REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan dialog dan musyawarah harus menjadi jalan utama dalam menyelesaikan konflik dan perbedaan. Cara-cara demonstrasi yang membabi buta dan kekerasan tidak boleh lagi dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Hal itu disampaikan Bamsoet di acara Milad Akbar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) ke-54 di Yogyakarta.
Menurut Bamsoet kendati kebebasan dijamin oleh konstitusi, tetapi tidak boleh kebebasan itu bertentangan dengan hukum. Dahulukan cara dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Kalau tidak bisa juga, biarkan hukum menjadi jalan terakhir. "Disitulah sejatinya kehidupan demokrasi yang berkeadaban," kata Politikus Partai Golkar dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Rabu (14/3) malam WIB.
Bamsoet mengingatkan agar semua pihak mewaspadai munculnya paham dan ajaran yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Semisal, munculnya ideologi khilafah atau ancaman bangkitnya kembali ideologi komunisme. Negara Pancasila adalah bentuk ideal dan sudah final bagi bangsa Indonesia.
Jika taruhannya adalah ideologi Pancasila, tegaknya NKRI serta persatuan dan kesatuan bangsa, maka tidak boleh ada keraguan sedikitpun untuk menyatakan sikap dengan tegas. Ideologi Pancasila harga mati. Karena itu harus kita jaga dan kita pertahankan, walaupun dengan pengorbanan jiwa dan raga, tegas Bamsoet.
Kemudian Bamsoet juga mengungkap terjadinya polarisasi dan fragmentasi di masyarakat sebagai dampak dari pertarungan dalam Pilkada. Munculnya politik identitas dengan menggunakan isu SARA dapat mengancam keutuhan bangsa.
Pembangunan tidak boleh dibebani oleh masalah-masalah politik serta isu SARA yang tidak produktif. Apalagi, sampai mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Politik jaman now harus jauh dari penggunaan isu-isu SARA yang jelas hanya akan memecah belah persatuan bangsa, kata Bamsoet.
Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini juga mengajak semua pihak untuk berjuang bersama mengatasi kesenjangan sosial yang masih terjadi di masyarakat. Pemerintah sudah bekerja keras menurunkan angka gini ratio dari 0,41 menjadi 0,38. Tetapi, kesenjangan sosial dan ekonomi masih tetap ada di masyarakat.
"Kita harus berjuang untuk mengubah nasib 27 juta lebih saudara-saudara kita yang masih di bawah garis kemiskinan. Kebijakan ekonomi berkeadilan harus kita dorong, program redistribusi aset harus kita jalankan. Demikian pula pemberdayaan UMKM dan pengentasan kemiskinan harus kita sukseskan. IMM bersama organisasi kemahasiswaan yang lain harus hadir untuk memberi solusi," kata Bamsoet.
Bamsoet meminta IMM menjadi tenda besar bagi kemajemukan kaum muda Indonesia IMM harus menjadi pionir terdepan di kalangan generasi muda untuk merangkul semua kelompok, golongan, etnis dan agama. IMM juga harus mampu membangun kehidupan berbangsa yang sejuk dan damai.
