REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Hanafi Rais, mendorong Pemerintah Indonesia untuk segera meminta kejelasan kepada Pemerintah Arab Saudi, terhadap eksekusi mati yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Madura, Zaini Misrin. Hal tersebut seharusnya menjadi refleksi untuk pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) agar memaksimalkan perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.
“Tentu hal ini harus menjadi refleksi bagi Kemenlu, apakah langkah day to day dalam rangka pendampingan hukum terhadap WNI kita yang terkena kasus itu sudah maksimal atau belum,” ucap Hanafi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3) lalu, seperti dalam siaran persnya.
Selain itu, Hanafi juga menilai bahwa ada miskomunikasi yang sangat fundamental terkait eksekusi terhadap Zaini Misrin. “Ketika sudah mau dieksekusi, kita tidak diberitahu. Diberitahunya hanya proses pengadilannya, tetapi ketika mengeksekusi, bahkan sudah ada surat peninjauan kembali, tidak ada informasi mengenai eksekusi tersebut akan dilakukan,” ujarnya.
Menurutnya, hal itu tentu memancing kritik untuk pemerintah agar bersungguh-sungguh dalam melakukan intensifikasi dalam pendampingan hukum WNI yang tinggal diluar negeri. Selain itu, pemerintah juga harus mengirimkan tenaga kerja yang profesional dan high skill.
“Selama ini kan kita hanya mengirimkan yang low skill labour. Seharusnya pemerintah bisa membentuk tenaga kerja yang memiliki high skill, sehingga kita mengirim buruh migran tersebut tentu yang level edukasinya lebih tinggi, sehingga pendapatannya lebih manusiawi, dan pekerjaan yang dilakukan lebih bermutu,” tegasnya.
Politikus F-PAN itu menambahkan bahwa hal ini tentu akan memberi catatan terhadap hubungan Indonesia dengan Arab Saudi. “Pasti akan terjadi singgungan di dalamnya, namun tidak akan mengganggu hubungan diplomasi yang selama ini sudah berjalan dengan baik,” katanya.
Dalam kesempatan lain, Anggota Komisi I DPR RI Syaiful Bahri Anshori mengatakan, perlu adanya sinergitas antar lembaga dalam menaungi permasalahan TKI. Harus ada koordinasi yang jelas dan tepat, sebelum pemerintah mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri.
Menurutnya ini harus ditindaklanjuti antara Kementerian Tenaga Kerja, BNP2TKI, dan Kemenlu, agar WNI terlindungi. "Masak permasalahan TKI kita ini selalu muncul terus. Makanya pemerintah juga harus tegas,” ucapnya.
Politikus F-PKB itu juga mengatakan, Komisi I mendorong Kemenlu untuk intensif melakukan dialog-dialog terkait keselamatan dan pengamanan bagi TKI dengan negara-negara yang bersangkutan. Perlu penegakan terhadap peraturan dalam melindungi WNI, sehingga tidak terjadi kembali peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan.
