REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Hanafi Rais, mendorong Pemerintah Indonesia untuk segera meminta kejelasan kepada Pemerintah Arab Saudi, terhadap eksekusi mati yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Madura, Zaini Misrin. Hal tersebut seharusnya menjadi refleksi untuk pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) agar memaksimalkan perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

“Tentu hal ini harus menjadi refleksi bagi Kemenlu, apakah langkah day to day dalam rangka pendampingan hukum terhadap WNI kita yang terkena kasus itu sudah maksimal atau belum,” ucap Hanafi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3) lalu, seperti dalam siaran persnya.

Selain itu, Hanafi juga menilai bahwa ada miskomunikasi yang sangat fundamental terkait eksekusi terhadap Zaini Misrin. “Ketika sudah mau dieksekusi, kita tidak diberitahu. Diberitahunya hanya proses pengadilannya, tetapi ketika mengeksekusi, bahkan sudah ada surat peninjauan kembali, tidak ada informasi mengenai eksekusi tersebut akan dilakukan,” ujarnya.

Menurutnya, hal itu tentu memancing kritik untuk pemerintah agar bersungguh-sungguh dalam melakukan intensifikasi dalam pendampingan hukum WNI yang tinggal diluar negeri. Selain itu, pemerintah juga harus mengirimkan tenaga kerja yang profesional dan high skill.