REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Maroko harus mendapat perhatian serius. Sebab dalam tiga tahun terakhir, nilai perdagangan kedua negara terus mengalami penurunan.
“Pada tahun 2015 nilai perdagangan Indonesia dan Maroko tercatat sebesar 214,32 juta dolar Amerika Serikat (AS). Di tahun 2016, menurun menjadi 157,94 juta dolar AS. Dan, pada tahun 2017 kembali menurun menjadi 154,80 juta dolar AS,” ujar Bamsoet saat menerima Duta Besar Maroko untuk Indonesia Quadia Benabdellah di ruang kerja Ketua DPR, Jakarta, Kamis (19/4) lalu, seperti dalam siaran persnya.
Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha, anggota Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun serta anggota Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni.
Bamsoet berharap kerja sama perdagangan Indonesia dan Maroko dapat ditingkatkan di tahun mendatang. Para pelaku bisnis dari kedua negara perlu dilibatkan lebih intens. Kedua negara juga perlu segera merundingkan Preferential Trade Agreement untuk mendukung peningkatan kerja sama perdagangan.
Bamsoet mengatakan banyak kerja sama perdagangan yang bisa Indonesia dan Maroko lakukan. DPR akan mendorong pemerintah untuk segera merealisasi kerja sama perdagangan di bidang pupuk fosfat sesuai kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Maroko tahun lalu.
Kerja sama di bidang energi terbarukan juga akan coba kita jajaki,” papar Bamsoet.
Mantan Ketua Komisi III DPR ini mengapresiasi investasi yang dilakukan oleh perusahaan asal Maroko di Indonesia. Belum lama ini, GDTC Grup perusahaan dari Maroko berinvestasi pada sektor perkebunan tebu yang terintegrasi dengan peternakan sapi potong di KabupatenTimor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur NTT.
“Nilai investasi yang ditanamkan sebesar 800 juta dolar AS atau setara Rp 10,9 triliun. Diprediksi panen perdana dapat dilakukan dalam dua tahun ke depan. Kami berharap para pelaku bisnis Maroko yang lain juga mau berinvestasi di Indonesia,” kata Bamsoet.
Bamsoet menuturkan, hubungan Indonesia dan Maroko selama ini telah terjalin dengan baik. Terlebih, hubungan kedua negara dilatarbelakangi oleh ikatan sejarah yang kuat. Indonesia merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Maroko pada tahun 1956.
“Di Maroko terdapat jalan besar yang diberi nama Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Sebaliknya, di Jakarta juga terdapat Jalan Casablanca, nama kota besar di Maroko. Ini menunjukkan persahabatan yang kuat antara Indonesia dan Maroko,” papar Bamsoet.
Ketua DPR Bambang Soesatyo menyambut Dubes Maroko untuk Indonesia Quadia Benabdellah.
Politikus Partai Golkar ini berharap konflik perebutan Sahara Barat yang masih terjadi antara Maroko dan Polisario bisa segera diselesaikan. Indonesia mendukung penuh penyelesaian secara damai di bawah naungan PBB untuk mencari jalan keluar terbaik.
Sebagai negara yang telah bersahabat sangat lama, Indonesia siap mendukung penyelesaian konflik Sahara Barat melalui jalur PBB. Indonesia menurutnya, siap berbagi pengalaman penyelesaian konflik di Aceh, sebagai alternatif cara penyelesaian konflik Sahara Barat.
Bamsoet tak lupa memohon dukungan dari pemerintahan Maroko untuk mendukung pencalonan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020. Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia dapat lebih berkontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan damai.
"Saya harap pemerintah Maroko mendukung Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Menciptakan dunia yang lebih aman dan damai tentu cita-cita semua bangsa. Indonesia siap untuk memperjuangkan hal tersebut dalam forum Dewan Keamanan PBB," pungkas Bamsoet.
