REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong MPR RI dapat mematangkan kajian formulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan menghidupkannya kembali sehingga arah pembangunan nasional menjadi lebih jelas.
Bambang Soesatyo mengatakan hal itu pada peringatan 20 tahun Reformasi, di Jakarta, Senin (21/5). Menurut Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet, reformasi di Indonesia sudah berjalan selama 20 tahun sejak 1998, tapi arah pembangunan nasional dirasakan belum terarah pada satu tujuan yang sama.
"Saya meminta MPR RI dapat segera menyelesaikan kajian reformulasi substansi GBHN dan menghidupkannya kembali menjadi pedoman pembangunan nasional yang berkesinambungan," katanya.
Politikus Partai Golkar ini menegaskan, pada era reformasi arah pembangunan nasional ditentukan oleh visi dan misi presiden terpilih yang kemudian diterjemahkan menjadi rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah. Sebelumnya, presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri, menyuarakan pentingnya kembali menghidupkan GBHN sebagai acuan arah pembangunan nasional yang berkesinambungan. Konsep GBHN yang disuarakan PDI Perjuangan yang dipimpin Megawati, menurut dia, diberi nama Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB).
Menurut Bamsoet, usulan Megawati tersebut mendapat respons positif dari banyak pihak, seperti Presiden Joko Widodo dan Ketua MPR Zulkifli Hasan. "MPR RI yang memiliki kewenangan mengamendemen UUD 1945 telah memutuskan, GBHN diperlukan untuk memperjelas arah pembangunan nasional," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Bamsoet mengingatkan masyarakat agar mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena masyarakat memiliki kontribusi besar dalam memajukan bangsa dan negara.
