REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan meminta permasalahan perbedaan data pangan yang dimiliki berbagai pemangku kepentingan di pemerintahan harus segera disudahi. Menurutnya, hal ini harus segera diatasi agar terdapat acuan yang tepat dan sama dalam mengambil suatu kebijakan terkait stok dan kebutuhan pangan.

Hal ini dikatakan Taufik menyusul rencana impor 500 ribu ton beras yang akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam waktu dekat ini. Padahal sebelumnya, pemerintah sudah mengimpor beras 500 ribu ton pada Januari 2018. Di sisi lain, data dari Kementerian Pertanian menunjukkan saat ini stok beras surplus. Bahkan, komoditas beras premium dan jagung diklaim telah diekspor.

“Ini menjadi pertanyaan besar. Kementan mengakui stok beras surplus, tapi Kemendag bilangnya kurang, jadi perlu impor. Perbedaan data ini harus disinkronkan, jangan ada perbedaan data lagi. Kalau memang stok beras surplus, seharusnya tak perlu impor,” tegas Taufik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5).

Taufik mendorong, transparansi data pangan nasional itu harus dibuka dan disinkronkan. Jangan seolah malah ada perang data antarinstitusi, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, hingga Perum Bulog.