REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Ketua DPR RI Ade Komarudin berharap proses penegakan hukum terhadap gubernur non aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berjalan tanpa adanya intervensi hukum. Seperti diketahui, hari ini Selasa (15/11) Ahok menjalankan gelar perkara di Mabes Polri.
Ade mengatakan, Presiden telah jelas mengatakan bahwa ia konsisten untuk tidak mengintervensi penegak hukum dalam kasus ini.
"Dan itu diucapkannya berulang-ulang di berbagai forum, baik saat bertemu dengan Kapolri, ulama bahkan partai politik. Saya masih meyakini presiden konsisten atas ucapannya itu,” jelas Ade Komarudin yang ditemui di kunjungan resesnya di Desa Cileduk, Burangkeng, Setu Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kemarin.
Karena itu Ade berharap kepolisian juga dapat bersikap yang sama dengan Presiden. Sedangkan terhadap para ulama, ia yakin ulama dapat menenangkan dan menentramkan umat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
“Untuk masyarakat sendiri, silahkan sampaikan pendapat, pandangan dan sikap, tapi jangan anarkis. Tolong perhatikan kesatuan dan persatuan nasional," ujarnya.
Ia mengapresiasi aksi damai yang berlangsung pada 4 November lalu hingga pukul 18.00 WIB.
"Banyak yang memungut sampah, itu kan tanda baik. Karena menurut informasi yang saya dengar, aksi damai kemarin merupakan yang terbesar dalam sejarah dan paling damai. Demo tahun 1998 saja kalah besar dengan ini. Karena apa? Ini bukan urusan politik yang memotivasi mereka. Mereka hanya tidak ingin agamanya dihina seseorang. Dan itu hak setiap orang. Agama apapun tidak boleh dihina,” paparnya.
Ade menambahkan, masalah agama adalah hal yang sangat sensitif. Jangan sampai menyerempet sedikitpun walau merasa benar.
"Apalagi dalam masa Pilkada DKI. Terlebih lagi yang diserempet adalah agama yang bukan merupakan agamanya," kata dia.
Oleh karena itu ia berharap agar para elit politik jangan bermain-main dengan agama apapun untuk kepentingan Pilkada.
