REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi IV DPR RI mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan yang sudah menyiapkan 9,7 hektare lahan untuk kantor baru Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Kelas II Palembang, yang terletak di Jalan Soekarno Hatta. Namun lahan itu dinilai cukup jauh dari kawasan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang.
Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo meminta SKIPM tetap memiliki kantor atau stasiun pengawasan lalu lintas pengiriman ikan yang berada di kawasan Bandara SMB II Palembang, atau seperti kantor yang ditempati sekarang ini. Edhy meminta SKIPM di kawasan Bandara SMB II yang ada saat ini jangan sampai tidak difungsikan.
“Pemerintah Sumsel telah menyiapkan lahan seluas 9,7 hektare yang rencananya akan dibangun kantor pusat SKIPM di Jalan Soekarno Hatta, Palembang. Itu ide yang bagus, akan tetapi yang harus diingat jangan sampai SKIPM di Bandara SMB II tidak lagi difungsikan. Sebab konsep karantina adalah pelayanan untuk masyarakat, juga sebagai penghukuman jika ada pelanggaran,” jelas Edhy saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke kantor SKIPM Palembang, Sumsel, Sabtu (28/4).
Politikus Partai Gerindra itu menyerahkan sepenuhnya terkait letak SKIPM di Bandara SMB II itu. Menurutnya, keberadaan SKIPM di bandara merupakan hal yang penting. “Bagaimanapun juga, tidak banyak masyarakat yang tahu, jika membawa ikan di bandara harus masuk ke karantina terlebih dahulu. Maka itu, harus ada pelayanan di bandara,” kata Edhy.
Kepala Badan Karatina Ikan, Pengendalian Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rina menambahkan, sangat berterima kasih kepada Gubernur Sumsel yang sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan SKIPM Sumsel.
Ia juga menjelaskan, pada 2017, nilai ekspor yang berasal dari Sumsel sebesar 12,8 juta dolar AS, dengan komoditas utama udang (66,8 persen), paha kodok (18,4 persen), dan sidat (12,4 persen) dengan negara tujuan utama Jepang (43,0 persen), Uni Eropa (20,3 persen) dan Amerika Serikat (18,3 persen).
Sedangkan pada 2018 (periode Jan-Feb), ekspor Provinsi Sumatra Selatan mencapai 1,83 juta dolar AS, atau meningkat sebesar 64,3 persen dengan volume sebesar 450 ton atau meningkat 87,6 persen. “Dibandingkan pada periode sebelumnya pada 2017, dengan komoditas utama udang, sidat dan paho kodok sangat meningkat, ini adalah menjadi faktor peningkat ekspor di Sumsel,” ujarnya.
