REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliana Paris menilai data elektrifikasi yang disampaikan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada saat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau kurang jelas. Basis elektrifikasi itu masih belum jelas apakah basisnya desa atau kecamatan.
“Kementerian ESDM dan PLN menyampaikan data elektrifikasi, misalnya 75 persen, tetapi nyatanya tidak seperti itu,” ujar Andi Yuliani usai pertemuan dengan mitra kerja terkait, di Batam, Kepri, Senin (30/4).
Politikus PAN itu mencontohkan, di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu daerah pemilihannya yang sangat dekat dengan Makassar, disebut elektrifikasinya 100 persen. Namun, nyatanya masih banyak dusun-dusun yang belum teraliri listrik.
“Mungkin karena daerah kepulauan, itu biasanya PLN hanya membuat daerah yang sudah ada tiang-tiang listriknya, sisanya hanya menyambung. Karena kalau belum sama sekali ada tiang listriknya, merupakan pekerjaan yang agak berat bagi PLN. Nah mungkin harus ada pembicaraan antara PLN dengan Kementerian ESDM,” katanya.
Andi menambahkan, saat ini untuk tenaga energi baru terbarukan (EBT) sudah diserahkan oleh kementerian ESDM ke PLN tahun ini. Menurutnya, dengan penyerahan ini daerah kepulauan tidak perlu lagi memakai tiang listrik tetapi menggunakan tenaga matahari.
“Kalau ingin elektrifikasi daerah kepulauan itu bisa 100 persen, maka harus menggunakan energi matahari,” ujar politikus dapil Sulawesi Selatan itu.
