REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR RI segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pada Rabu (1/7).
"Hasil dari uji kelayakan dan kepatutan, akan disampaikan kepada Presiden," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya, Kamis (25/6).
Uji kelayakan dan kepatutan ini, kata dia, akan menjadi forum bagi calon kepala BIN untuk menyampaikan visi dan misi serta komitmennya sebagai kepala BIN. Tantowi menjelaskan pada uji kelayakan dan kepatutan tersebut, calon kepala BIN memaparkan visi, misi, dan rencana program kerjanya, kemudian akan didalami oleh anggota Komisi I DPR.
"Anggota akan mendalami lebih jauh, dari paparan calon kepala BIN," katanya.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan, materi yang akan didalami anggota Komisi I ada banyak hal, terkait dengan bidang tugas BIN, komitmen kepala BIN, dan tantangan intelijen ke depan.
Tantowi menjelaskan tantangan intelijen ke depan, terutama adalah intelijen siber dan intelijen ekonomi. Menurut dia, perang yang harus dihadapi negara-negara di dunia internasional ke depan adalah perang asimeteris.
"Ancaman melalui cyber dan ekonomi ini yang harus diwaspadai," katanya.
Menurut Tantowi, invasi negara-negara asing melalui cyber dan ekonomi, perlu dicegah dan dicermati. Apalagi, kata dia, BIN sebagai lembaga negara yang terdepan yang menyerap informasi, harus dapat mencermati hal tersebut dan diharapkan dapat bekerja optimal.
Tantowi mencontohkan, negara asing memberikan bantuan atau pinjaman dana ke Indonesia, tetap perlu dicermati ada misi apa di balik kebaikan tersebut.
"Di balik kebaikan asing, tentu ada misinya," katanya.
