REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini melakukan interupsi di Rapat Paripurna DPR dalam rangka hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 DPR RI. Interupsi tersebut berkaitan dengan nasib kelompok Muslim Rohingya di Myanmar.
Dalam interupsinya, Jazuli meminta pimpinan DPR mendesak Pemerintah Indonesia bersikap atas kekerasan yang terus menimpa Rohingya. Menurut dia, tanpa bermaksud mengintervensi urusan dalam negeri Myanmar, Indonesia yang turut ikut dalam menciptakan ketertiban dunia, sudah seharusnya bersikap atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh Pemerintah Myanmar.
"Kalau hari ini kita ultah ke-72, kita bisa makan-makan minum bisa nyanyi-nyanyi, saudara kita Rohingya, jangankan untuk makan dan bernyanyi, bertahan hidup pun tak bisa, tanpa jelas kesalahan dan dosa mereka anak-anak perempuan ibu-ibu dibantai tanpa pakai perasaan dan tanpa pri kemanusiaan dengan biadab," ujar Jazuli di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8).
Karenanya, dia menilai DPR sudah saatnya bersikap dan mendorong pemerintah membuat langkah-langkah nyata untuk menghentikan pembantaian Pemerintah Myanmar terhadap kelompok Muslim Rohingya. Menurutnya, DPR sebagai perwakilan rakyat yang memegang teguh perikemanusiaan sudah seharusnya bersikap atas kejahatan tersebut. "Bukan bicara saja hak asasi di Indonesia, tapi di dunia ini tanpa mencampuri atau intervensi negara tertentu, kalau sudah membantai menghabisi nyawa manusia harus disetop. Mudah-mudahan setelah pidato Pak Ketua, pimpinan ada yang langsung sampaikan ke Presiden untuk lakukan langkah-langkah riil dan konkret," ujarnya.
Hal serupa disampaikan oleh anggota DPR RI, Khairuddin. Dia menilai sudah saatnya pemerintah bersikap dan mengulurkan bantuan kepada saudara Muslim di Rohingya. "Kalau bisa pemerintah Indonesia bersikap dan bertindak bagaimana mengulurkan tangan dan bantuan untuk mereka yang hari ini jadi korban kekerasan," kata dia.
Tak hanya itu, Khairuddin juga mendesak pemerintah menyampaikan kepada negara-negara tetangga agar lebih ramah dengan para pengungsi Rohingya yang masih terlunta-lunta nasibnya. "Yang masih terlunta-lunta mengungsi di Bangladesh dan ditolak Bangladesh, sebagai amanat konstitusi mohon disampaikan ke Pemerintah RI, mohon bersikap atas pelanggaran HAM pemerintah Myanmar dan mohon juga disampaikan kepada negara tetangga lebih ramah kepada para pengungsi," jelasnya.
Ketua DPR RI, Setya Novanto, dalam pidatonya juga menyinggung sikap DPR dan pemerintah terhadap kelompok Muslim Rohingya. Dia juga akan meminta Pemerintah Indonesia mengambil peran yang lebih nyata dalam menghentikan kejahatan kemanusian atas Muslim Rohingya. "Kita telah banyak mengambil usaha damai dan kemanusiaan tetapi apapun kejahatan harus dihentikan dan tidak boleh ada darah dan air mata," ujar Novanto.
Adapun hari ini rapat paripurna DPR dilakukan dalam rangka hari ulang tahun ke-72 DPR beserta penyampaian laporan kinerja DPR masa sidang 2016-2017. Namun, lagi-lagi rapat yang dipimpin oleh Fadli Zon itu dihadiri sedikit anggota, bahkan tidak ada setengah dari jumlah keseluruhan anggota. Berdasarkan absensi hingga pukul 10.10 hanya 112 anggota yang hadir.
