REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X Dewan Pimpinan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Abdul Fikri Faqih, menyetujui pembatasan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN) jika bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, pemerintah juga menurutnya harus maksimal membangun sarana prasana PTN. Sebab, masih banyak PTN yang mengeluhkan minimnya sarana prasana dan fasilitas pendidikan dari pemerintah.
"Beberapa PTN ada yang mengeluhkan sarana prasananya minim, bahkan kekurangan dosen dan lainnya. Jadi selain membatasi kuota mahasiswa. Pemerintah pun harus maksimalkan pembangunan sarpras di PTN," ujar Fikri kepada Republika.co.id pada Ahad (10/12).
Selain itu, Fikri juga beranggapan pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mencabut moratorium pengangkatan dosen menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Sebab permasalahan kekurangan dosen tersebut, dinilai akan menghambat upaya pencerdasan anak bangsa.
"Padahal kan sudah tertera dengan jelas amanat undang-undang untuk mencerdaskan anak bangsa," jelas dia.
Fikri menuturkan, saat ini pendidikan di Indonesia juga belum memiliki format pendidikan atau grand design pendidikan secara khusus dan jelas. Maksudnya, peraturan yang ada saat ini belum secara khusus menjelaskan arah pendidikan Indonesia itu berorientasi pada akademisi, profesi atau bahkan vokasi.
"Ya, memang sudah ada dalam peraturan menteri aturan secara umum. Tapi yang secara khusus, misal kalau mau berorientasi vokasi, vokasinya akan berkiblat ke mana? Negara apa? Dan sebagainya," ungkap Fikri.
Oleh karena itu, Fikri mendorong agar pemerintah, pemerhati pendidikan dan semua institusi terkait untuk bersama membahas tentang grand design pendidikan tersebut. Sehingga, prospek pendidikan Indonesia ke depan semakin terarah.
