REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Kementerian Luar Negeri Inggris mengeluarkan pedoman baru yang melarang para mantan perdana menteri dan mantan menteri mengunakan fasilitas gratis di kedutaan untuk kepentingan pribadi.

Seperti dilansir the Guardian Ahad (3/1), Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan mengatakan kedutaan Inggris tak akan lagi memberikan bantuan untuk kunjungan mantan perdana menteri dan mantan menteri. Kecuali mereka melakukan tugas yang mendukung tujuan pemerintah Inggris.

"Mantan perdana menteri dan mantan menteri yang ingin mendapat sokongan sebagai perwakilan bisnis Inggris kini harus mengajukan permintaan melalui proses yang sama dengan semua perusahaan lainnya," ujar pernyataan.

Pengungkapan ini datang setelah adanya laporan yang menyatakan mantan Perdana Menteri Tony Blair kerap menggunakan fasilitas kedutaan. Salah satunya Blair dilaporkan pernah tinggal dua kali di kediaman duta besar Inggris saat kunjungannya ke Amerika pada 2010.

Ikuti Whatsapp Channel Republika