REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Jelang pelaksaan Pilkada serentak 9 Desember mendatang, KPU Sumatra Utara (Sumut) menyatakan kesiapannya. Komisioner KPU Sumut Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Benget Silitonga mengatakan, persiapan pelaksanaan Pilkada sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan, termasuk soal logistik yang sedang berjalan saat ini.
"Persiapan kita sudah bisa dikatakan siap melaksanakan Pilkada. Sekitar 95 persen siap," kata Benget kepada Republika, Selasa (24/11).
Benget mengatakan, salah satu persoalan yang dihadapi KPU kabupaten/kota di Sumut saat ini, yakni terkait sisa-sisa sengketa pencalonan. Misalnya, KPU Pematangsiantar yang masih menunggu apakah ada tuntutan baru atau tidak dan KPU Toba Samosir yang sedang bersidang di DKPP.
"Seandainya ada calon yang sudah ditetapkan kemudian dianulir oleh putusan peradilan, itu konsekuensinya mengubah surat suara lagi. Padahal surat suara udah dicetak. Itu yang diantisipasi," ujarnya.
Selain itu, lanjut Benget, hambatan lain yang diantisipasi pihaknya, yakni terkait distribusi logistik. Ia menyebutkan, hujan yang terus turun di sebagian besar daerah di Sumut membuat distribusi logistik mengalami sedikit kesulitan.
Imbauan pun telah disampaikan ke KPU kabupaten/kota untuk melakukan berbagai upaya mengatasi kendala alam itu. Apalagi, untuk daerah-daerah yang jauh dari pusat perkotaan maupun yang memerlukan infrastruktur laut atau udara. "Tentu akan sangat tergantung pada cuaca. Kita sudah minta KPU kabupaten/kota mengestimasi, melakukan simulasi, perencanaan distribusi sampai pada tahap paling ekstrim," kata Benget.
Terkait daerah yang rawan konflik, Benget mengatakan, tentu 23 kabupaten/kota yang ikut Pilkada serentak harus diantisipasi. Namun, berdasarkan pemetaan awal KPU Sumut, ada sejumlah daerah yang memang perlu diberi perhatian khusus. Pemetaan ini, kata Benget, didasarkan pada sengketa gugatan pencalonan, kondisi sosial di daerah tersebut dan dinamika politik lokal.
Benget menyebutkan, sejumlah daerah tersebut, yakni Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pematangsiantar, Simalungun, Mandailing Natal, Toba Samosir, serta Labuhanbatu Selatan.
"Itu daerah-daerah yang perlu kita antisipasi potensi konflik dan dinamika politiknya. Karena ada sengketa-sengketa penetapan paslon yang memiliki ekses berdampak pada relasi sosial kemasyarakatan dan gesekan antara pendukung calon," kata Benget.
Ikuti Whatsapp Channel Republika