REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Ir Tonton Taufik MBA*
Setiap hari sejak pengesahan APBN-P selalu saja banyak demonstrasi, di jalan raya, di dekta kampus-kampus. Katanya sih demi rakyat, tapi menurut pemerintah, kenaikan BBM juga demi rakyat.
Mana yang betul? Kalau imbas dari kenaikan BBM mengakibatkan harga-harga barang naik, sudah pasti, sebab biaya transportasi juga akan naik. Menurut pemerintah, katanya kenaikan BBM untuk rakyat yang sangat membutuhkan pendidikan dan kesehatan.
Mudah-mudahan keduanya memperjuangkan kebenaran, semuanya demi rakyat, bukan demi segolongan orang, ataupun hanya untuk mendapatkan simpati dari rakyat, dengan menolak APBN-P tanpa alasan yang jelas.
Masalah kenaikan BBM, kalau saja rakyat Indonesia punya kerjaan pasti tidak mungkin sebanyak ini demonstrasinya. Seharusnya pemerintah berpikir bagaimana menambah lapangan pekerjaan, bukan jadi tanggungjawab pengusaha. Pemerintah hanya bisa menaikkan UMK tiap tahun tanpa memikirkan fasilitas untuk pegusahanya.
Kebijakan menaikkan UMK tiap tahun bagi pengusaha adalah beban apalagi tidak ada kebijakan untuk memajukan usaha ataupun menambah pemasukan.
Pemerintah seharusnya konsentrasi ke perluasan penambahan lapangan pekerjaan, dengan kebijakan-kebijakan yang pro-pekerjaan (pro-job) bukan cuma jadi slogan kosong.
Lapangan pekerjaan bisa dibuat dengan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi orang banyak. Contohnya:
1. Tidak memperbolehkan ekspor bahan baku lagi. Kakao diekspor mentah, kapan punya pabrik coklat kebanggan bangsa Indonesia? Rotan sejak 2005-2012 bahan baku diekspor, sudah berapa banyak eksportir yang menampung banyak buruh bangkrut selama 7 tahun itu? Minyak sawit pun, seharusnya diolah di Indonesia, jangan cuma ekspor palm oil.
Batu bara yang dalam rencananya tahun 2014 tidak boleh ekspor mentah, saya apresiasi, mudah-mudahan menambah lapangan pekerjaan. Dan lebih parah lagi, hanya sedikit produksi bahan bakar jadi di Indonesia, lebih banyak impor dari negara tetangga. Mengapa pemerintah tidak ada keinginan meningkatkan produksi minyak di dalam negeri? Bukan cuma diekspor dalam bentuk mentah dan membelinya kembali dalam bentuk jadi.
2. Membuka seluas-luasnya Penanaman Modal Asing (PMA), tetapi dengan syarat menyerap tenaga kerja asli Indonesia 90%. Sekalian beri bebas pajak ekspornya, agar produk-produk yang dihasilkan bisa masuk ke market dunia, dengan label "Made in Indonesia". Walaupun masih dengan brand perusahaan asing. Yang penting tenaga kerja Indonesia yang mengerjakannya. Hal ini akan membuat semua produk asal Indonesia akan laku di pasar dunia.
Walaupun awalnya hanya satu jenis produk yang ada tulisannya "Made in Indonesia". Efek “Made in Indonesia” akan membawa banyak lapangan pekerjaan. Tapi mungkin tidak ya pemerintah memberikan fasilitas perusahaan asing untuk berusaha di Indonesia tanpa pungli?
3. Mempermudah pengusaha Indonesia untuk bisa mengembangkan usahanya, dengan cara memberikan kredit yang lebih murah, bagi pungusaha yang memiliki 100 tenaga kerja yang sudah terdaftar Jamsostek. Kredit yang diberikan harus lebih murah dari pengusaha yang sedikit karyawannya.
4. Impor produk yang dimiliki oleh orang Indonesia, dikurangi bertahap. Agar tidak perlu impor lagi, kan sudah bisa membuat, hanya ditingkatkan produksinya. Jika impor sedikit-sedikit dikurangi, pengusahapun pasti akan menambah kapasitas produksinya secara bertahap. Pos segala macam tarif pun harus dievaluasi, apakah terlalu banyak atau terlalu mahal sehingga pengusaha tidak bisa atau tidak berminat untuk memproduksi barang yang akan bersaing dengan produk impor.
Dan akhir kata, semoga kompensasi kenaikan BBM untuk rakyat tidak ada yang dikorupsi, diberikan kepada rakyat yang membutuhkan. Dan yang paling penting pemerintah bisa menambah lapangan pekerjaan.
Majulah Indonesia, matilah para koruptor!
*Dosen Institut Teknologi Bandung
Ikuti Whatsapp Channel Republika