REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Teuku Gandawan Xasir, Alumni ITB, Mantan Aktivis Mahasiswa, Pemerhati Politik Nasional
Ketika Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk maju menjadi calon presiden pada pemilihan presiden 2014, segera sebuah potensi konflik muncul. Potensi yang sebenarnya sudah dipertanyakan pada 2012 ke Jokowi ihwal maju atau tidaknya yang bersangkutan pada kontestasi tersebut.
Masih teringat jelas, pada 2012 dengan tegas Jokowi menyatakan tidak. Namun, dua tahun berselang, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memutuskan mengikuti pilpres 2014 tanpa pernah minta maaf atas janji yang diingkari.
Ketika itu lebih banyak yang tidak mempermasalahkan hal ini. Sebab, mereka memandang Jokowi bagaikan superstar yang siap membangun Indonesia.
Dia dipandang sebagai new hope yang belakangan dipelesetkan menjadi new hopeless. Konsekuensi logis dari keputusan Jokowi membuat wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur.
Sebagai gubernur lungsuran, Ahok segera membuat gebrakan-gebrakan yang membuat gerah banyak pihak. Kalau yang gerah dan disikat adalah para pelaku yang buruk terkait Jakarta tentu bukan persoalan.
Tapi, ketika Ahok yang membuat gerah dan membuat sebagian rakyat Jakarta memandangnya termasuk yang perlu disikat karena gebrakannya, tentulah menjadi persoalan tersendiri. Banyak kebijakan kontroversial Ahok selama memerintah.
Ahok menghancurkan masjid dengan alasan akan direnovasi. Tapi hingga kini renovasi tidak pernah terjadi.
Ahok juga mengganti busana muslim anak sekolah pada hari jumat dengan busana daerah betawi. Seolah-olah dia begitu peduli dengan masyarakat betawi yang dia gusur dengan paksa ke lain tempat.
Ahok juga menuduh umat Islam sebagai munafik karena menolak prostitusi dan miras. Mantan bupati Belitung Timur itu juga mengecam SARA sambil mengampanyekan pejabat muslim seolah-olah pasti korup.
Tidak hanya itu, Ahok pun menuduh berbagai pihak melakukan tindak pidana korupsi sambil bermain-main dengan kasus lahan Sumber Waras, lahan Cengkareng, dan lahan reklamasi kawasan pantai utara Jakarta. Ahok juga mengajurkan minum bir asal tidak mabok, padahal hukum Islam jelas mengharamkannya.
Ahok pun melarang keramaian pengajian dan takbir dengan alasan kemacetan, tapi mendukung perayaan lainnya seperti tahun baru dan sebagainya. Konflik horizontal syukurnya tidak terjadi.
Ini bisa jadi karena pendukung akar rumput sang pejawat tidak cukup banyak, kalau tidak mau dibilang hampir tak ada. Jika ada, dapat dipastikan telah terjadi konflik horizontal yang keras karena rakyat sudah muak dan siap menyerang secara fisik sang gubernur.
Ini dapat dilihat dari kasus pelemparan dan selalu ramainya aparat ketika sang gubernur menjalankan tugasnya ke lapangannya.
Konyolnya, dalam situasi seperti ini, DPRD Jakarta bersikap pasif.
Tidak ada suara keras apalagi sampai memanggil sang gubernur untuk memperbaiki sikapnya. Dibilang takut, rasanya bukan itu persoalannya.
Tidak mungkin fraksi atau partai legislatif di Jakarta takut dengan Ahok. Patut diduga mereka tidak peduli dengan dinamika di Ibu Kota.
Bahkan saat ini, saat-saat yang sangat menentukan untuk memilih kandidat yang paling pantas untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, semakin tampak jelas ketidakpedulian itu. Belum apa-apa, Partai Hanura dan Partai Nasdem sudah menyatakan dukungannya untuk Ahok.
Dan tak lama berselang disambung dengan dukungan dari Partai Golkar. Ketiga partai secara umum nampaknya memandang tidak ada persoalan dengan kinerja dan gaya kepemimpinan pejawat.
PDIP sebagai pemilik kursi terbanyak, artinya sebagai pemilik suara terbanyak di Jakarta juga nampaknya tidak terlalu pusing dengan dinamika rakyat. Hingga hari ini, partai berlambang moncong putih itu masih terus menggantung sikapnya.
Entah itu mendukung Ahok atau memunculkan kadernya Tri Rismaharini dan/atau Djarot Saiful Hidayat sebagai kandidat calonnya. Rakyat diajak galau berkepanjangan dengan ketidakjelasan pendirian sikap PDIP.
Terkadang dimunculkan wacana mendukung pejawat. Pada lain waktu dimunculkan wacana kandidat internal dan sebagainya.
Jika dikatakan tidak siap mengusung atau masih terus melihat aspirasi, maka patut diduga ini cuma akal-akalan saja. Sudah terlalu terang benderang apa aspirasi rakyat Jakarta dan sudah terang benderang juga siapa kader partai yang layak ditampilkan.
Tapi ketidakpastian nampaknya akan terus diulur hingga tengat waktu pendaftaran 23 September 2016. Sementara Gerindra, PKS, PPP, Demokrat, PKB, dan PAN juga sibuk mematut diri.
Entah apa yang dipatut-patutkan. Dari awal mereka berteriak lantang tidak mendukung Ahok.
Tapi tetap tidak jelas mereka hendak menjagokan siapa? Kader internal partai-partai ini dirasakan tidak ada yang mumpuni.
Sedangkan profil pejawat dikesankan sebagai orang lurus, tegas, dan berprestasi. Padahal, kesan tentang pejawat ini jauh panggang dari api, sebagaimana telah diulas sebelumnya.
Namun, inilah cerita malangnya. Bahwa partai-partai ini harus berhadapan dengan kesimpulan yang salah dari sekian banyak calon pemilih di Jakarta.
Sebenarnya jawaban atas masalah ini sangat sederhana. Calonkan saja orang orang memang berprestasi dan tidak punya beban masa lalu.
Syukur-syukur profil tersebut ada di partai sendiri atau ada di partai lain, tapi sangat layak untuk didukung. Tapi bukan itu yang terjadi.
Yang terjadi adalah masing-masing partai duduk di menara gading masing-masing sambil menatap menara satu sama lain dan bukan tunduk ke bawah melihat aspirasi akar rumput yang resah dan gelisah. Apakah mental transaksional ikut berkontribusi? hanya partai-partai itu yang tahu sejatinya.
Yusril, Sandiaga, dan Yoyok
Yusril Ihza Mahendra adalah tokoh berkaliber mumpuni yang sejak awal sudah muncul dalam diskursus calon gubernur DKI Jakarta.Tapi hingga hari ini tak kunjung jelas partai yang akan mendukungnya. PPP dan Demokrat mulai mengembuskan isu dukungan, tapi belum merupakan sikap final.
Sandiaga Uno yang muncul hampir bersamaan dengan Yusril juga baru mendapat dukungan dari Partai Gerindra dan PKS belakangan ini. Itupun masih digantung dengan pernyataan masih bisa berubah jika terbentuk koalisi baru.
Seakan-akan tidak ada alat ukur yang jelas dan begitu besar ruang negosiasi atas calon. Karena apa? Karena patut diduga sebenarnya ke enam partai ini tak yakin untuk bisa menang dan tak yakin juga siap untuk kalah.
Yusril adalah calon berkualitas, walau kerap dikaitkan dengan beban masa lalu. Namun demikian Yusril adalah figur yang mumpuni dalam tata kelola negara sehingga untuk tata kelola provinsi tentu bukanlah masalah baginya.
Tinggal siapa pendampingnya kelak sebagai calon. Sandiaga Uno bisa jadi pebisnis yang sukses, tapi tak memiliki pengalaman birokrasi dan konsepnya belum begitu kuat dan menggigit.
Mardani Ali Sera calon pasangan Sandiaga dari PKS bukan tokoh yang dikenal. Yoyok Riyo Sudibyo yang saat ini Bupati Batang, jauh berkali lipat lebih populer dari Mardani.
Tidak jelas alasan PKS mengusung Mardani. Padahal Yoyok adalah pilihan sehat bagi semua partai karena yang bersangkutan bukan kader partai manapun, tapi berprestasi cemerlang.
Sebenarnya figur Tri Rismaharini sempat sangat kuat dari sisi popularitas dan dukungan. Inisatif Koalisi Kekeluargaan pada dasarnya muncul dengan harapan agar PDIP mengusung Risma sebagai calon gubernur.
Sedangkan calon wakil gubernur bisa dirembugkan kemudian. Tapi entah apa sebab musababnya Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri masih tak kunjung memutuskan demikian.
Tri Rismaharini yang menjaga etika politik terhadap Ketum PDIP akhirnya terpaksa terus menerus berbahasa diplomatis atas pertanyaan berbagai pihak atas kesiapannya. Jika kita jernih melihat situasi dan persepsi publik, harus diakui pilihan terbaik saat ini adalah Risma-Yoyok.
Mereka dipandang sebagai pasangan yang bervisi, konkret dalam kerja, dan berpihak kepada kepentingan publik. Sedangkan potensi pasangan lain yang mungkin adalah Yusril-Yoyok, jika ternyata PDIP memutuskan lebih mendukung Ahok daripada menghadirkan Risma di Jakarta.
Kenapa harus Yoyok Riyo Sudibyo? Karena memang di adalah figur yang bekerja dengan profesional sebagai bupati, transparan dalam mengelola anggaran, meningkatkan kinerja aparat dengan pendekatan disiplin dan keagamaan, bekerja sungguh-sungguh sehingga penyerapan anggaran sepanjang masa kepemimpinannya tak pernah di bawah 90 persen, dipercaya KPK sebagai partner untuk sosialisasi antikorupsi, meningkatkan PAD Batang hingga tiga kali lipat, dan menyediakan waktu 24 jam nonstop bagi warga untuk berkeluh kesah atau menyampaikan aspirasinya.
Hingga hari ini, kita terus berdebar-debar menunggu akankah Gerindra, PKS, PPP, Demokrat, PKB, dan PAN memutuskan untuk melakukan koalisi besar bersama PDIP mengusung Risma-Yoyok? Atau mereka akan membentuk koalisi sendiri dengan pasangan calon Yusril-Yoyok?
Mari kita berharap bahwa para partai ini masih peduli dengan aspirasi kualitas yang diinginkan rakyat Jakarta. Jakarta butuh solusi pasangan hebat untuk menggantikan pejawat yang dipersepsikan hebat oleh segelintir orang atau kelompok.
Mari kita terus berharap dan beropini agar suara dan aspirasi kemajuan menjadi pilihan partai-partai. Semoga!
Ikuti Whatsapp Channel Republika