REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Asma Nadia
Seorang sopir mengeluh ketika hendak mengisi bensin namun jumlahnya ternyata dibatasi. Rupanya kebijakan pembatasan bahan bakar sudah berjalan hingga pom bensin terdekat. Kejadian ini mengingatkan lagi pada isu subsidi BBM yang tidak pernah tuntas dari tahun ke tahun. Lalu bagaimana seharusnya kebijakan tersebut dijalankan?
Ada yang memberi perumpamaan subsidi BBM seperti kisah Rasulullah SAW terkait sebuah sumur. Saat itu masyarakat Madinah sangat membutuhkan air. Sayangnya sang pemilik satu-satunya sumur yang ada, seorang yahudi, dengan seenaknya menetapkan tarif yang sangat tinggi. Prihatin dengan kondisi tersebut, Rasulullah kemudian bersabda: “Wahai Shahabatku, siapa saja diantara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkan untuk ummat maka akan mendapat surga-Nya Allah Ta’ala” (HR.Muslim) Usman bin Affan, salah satu sahabat Rasul, kemudian bergegas menemui sang pemilik dan setelah melewati negosiasi alot akhirnya berhasil membeli sumur tersebut. Dari kisah di atas, terlihat Rasulullah sebagai pemerintah (otoritas pengatur kebijakan) menggunakan kekuatannya, dalam hal ini memberi himbauan pada rakyat yang mampu, untuk membeli barang agar bisa menjualnya dengan harga murah atau mengratiskannya kepada rakyat banyak.
Dengan analogi ini subsidi BBM masuk akal dan sesuai sunah rasul. Tapi apakah sesederhana itu? Tidak juga. Pertama, pada contoh kasus di atas ada Utsman (sebagai bagian rakyat mampu) yang justru memberi subsidi pada rakyat tidak mampu. Kenyataannya, subsidi BBM sekarang terkesan justru rakyat mampu, yang mendapat manfaat lebih banyak dari uang negara. Kedua, subsidi saat ini tidak sepenuhnya digunakan secara bijak. Masih
banyak mobil berkeliaran dengan satu penumpang atau perjalanan individu yang tidak efisien disebabkan harga bahan bakar telalu murah. Saatnya mengembalikan kebijakan subsidi pada ide dasar, untuk menyejahterakan rakyat tidak mampu. Tantangan bagi berbagai pihak adalah memastikan agar subsidi tidak salah sasaran atau mencari alternatif terbaik jika subsidi dihilangkan.
Di Jakarta misalnya, sebagian besar BBM menguap karena macet. Kemacetan yang ditaksir menimbulkan kerugian Rp 60 triliun per tahun, telah mengakibatkan perjalanan menjadi dua kali lipat lebih lama dan memboroskan BBM dua kali lipat dari seharusnya. Seandainya saja Jakarta atau di jabotabek subsidi BBM dihilangkan sama sekali disertai komitmen pemerintah menggunakan dana yang tidak dipakai tersebut untuk membangun jalan lebih banyak, lebih besar, mungkin di tahun-tahun mendatang- sekalipun tanpa subsidi-kebutuhan BBM di Jakarta bisa dihemat sampai 50%. Artinya tanpa subsidi sekalipun, rakyat tidak mengeluarkan uang lebih banyak karena kebutuhan BBM mereka menyusut. Komputerisasi juga bisa menseleksi subsidi BBM. Jika semua pom bensin mempunyai data online yang membatasi setiap nomor kendaraan, maka setiap kendaraan tidak bisa mengisi bensin subsidi lebih dari batas maksimal harian.
Tampaknya keberanian pemerintah yang dipimpin presiden baru akan langsung menghadapi ujian. Presiden terpilih harus berani memberi kebijakan tepat - yang terbaik buat rakyat, sekalipun tidak populer. Kalau memang ternyata subsidi BBM sangat perlu dibatasi dan BBM harus naik, maka pemerintah baru harus berani menjalankannya. Katakan yang hak walau itu pahit. Tapi pastikan bahwa kebijakan diiringi pembenahan internal birokrasi, sebab salah satu sebab lain tingginya harga BBM adalah kebocoran dan inefisiensi birokrasi.
Kejujuran dan komunikasi juga membantu mengatasi masalah subsidi BBM. Sebagian rakyat mungkin kesal karena BBM naik sebab negara butuh uang, tapi di sisi lain korupsi berjalan terus. Sebaliknya, sosialiasi kenaikan BBM demi kepentingan bersama dan untuk jangka panjang, akan lebih mudah jika pemerintah jujur dan berhasil membangun kepercayaan rakyat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika