JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyoroti kisruh solar. Ia menilai bahwa kisruh soal harga solar Pertamina dengan PLN hanya masalah tawar-menawar.
Menurut Dahlan, kedua direktur utama perusahaan pelat merah tersebut sangat kredibel. Artinya, pasti akan ditemukan jalan keluar masalah tersebut. "Dirut Pertamina dan PLN sangat pintar, melebihi saya, jadi bisa menyelesaikan hal itu," katanya di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (11/8).
Menurut Dahlan, dalam rapat bersama Kementerian BUMN, Pertamina, dan PLN, tidak dibahas persoalan tarif baru solar. Ia menilai tidak ada pihak yang salah terkait kisruh tarif solar tersebut.
Selain itu, walaupun sudah sepakat harga baru solar periode Juli sampai dengan Desember 2014, pasokan solar milik PLN tetap dipotong. Pertamina beralasan tarif solar untuk tahun lalu dan semester I 2014 belum disepakati.
VP Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan, sampai saat ini belum terjadi kesepakatan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk periode tahun lalu dan semester I 2014. Pertamina sudah memberikan harga di bawah evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Ali mengungkapkan, high speed diesel (HSD) dipatok 108,8 persen dari Mean of Platts Singapore (MOPS) dan marine fuel oil (MFO) dipatok 110,2 persen dari MOPS untuk periode 2013. Selanjutnya, untuk tarif 2014, tarif HSD 109,5 persen dari MOPS dan MFO 111 persen dari MOPS untuk periode 2014.
Ia menyayangkan sikap PLN yang hanya menyepakati harga HSD 109,5 persen dari MOPS dan MFO 111 persen dari MOPS untuk periode Juli sampai dengan Desember 2014 saja.
Sedangkan, untuk tahun sebelumnya dan semester I 2014, PLN tidak setuju dengan tarif baru. Padahal, selama periode tersebut Pertamina sudah memberikan pasokan sesuai permintaan PLN dengan ketentuan harga dari BPKP. Persetujuan harga baru semester II 2014 disepakati pada Jumat (8/8).
Ironisnya, ia mengungkapkan, pada semester I 2014, PLN membukukan keuntungan Rp 12 triliun. Padahal, komitmen atas biaya BBM tidak dijalankan.
Melihat sikap PLN, ujar Ali, pihaknya hanya akan memasok BBM 50 persen dari kebutuhannya. "Kalau tidak begitu, siapa yang menanggung kerugian Pertamina? Dan, kita terus suplai waktu itu karena ada janji harga akan disesuaikan setelah review dari BPKP," ujarnya menjelaskan.
Agar kisruh dengan BUMN lain tak berbuntut panjang, PLN melakukan langkah lebih maju. Dalam jangka panjang, PLN terus berusaha menekan penggunaan BBM pembangkit listrik.
Kepala Divisi Gas dan BBM PT PLN Suryadi Mardjoeki mengatakan, perubahan tarif yang belum disepakati sejak 2013 sampai dengan semester I 2014. Sedangkan, periode semester II 2014 telah disepakati.
Menurut Suryadi, sebelumnya harga solar untuk PLN beragam. Rinciannya, 22 lokasi dengan tarif 105 persen dari MOPS, dua lokasi 108 persen dari MOPS, satu lokasi 108,5 persen dari MOPS, dan sisanya 109,5 persen dari MOPS.
Terkait kisruh tarif solar dengan Pertamina yang masih dalam proses negosisiasi, PLN optimistis masalah tarif baru solar tersebut bisa diselesaikan. Pada Rabu (13/8) kedua perusahaan pelat merah itu akan menyelesaikan masalah tersebut di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hingga kini, tarif solar tahun 2013 dan semester I 2014 belum disepakati.
Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengatakan, rapat di Kementerian BUMN tidak membahas masalah tarif solar. "Membahas perkembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangunan pipa gas," katanya di Kementerian BUMN, Senin. rep:aldian wahyu ramadhan ed: zaky al hamzah
Ikuti Whatsapp Channel Republika