oleh:Dessy Suciati Saputri--KIEV -- Rakyat Ukraina, Ahad (25/5), berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara (TPS) untuk memilih presiden mereka. Berbeda dari pemilihan presiden (pilpres) sebelumnya, kali ini tak ada kontribusi suara dari warga Crime dan beberapa wilayah di Ukraina Timur.
Saat ini, lebih dari 15 persen Crimea dan dua wilayah di Ukraina Timur yang dikuasai kelompok separatis pendukung Rusia. Warga di wilayah-wilayah ini dipastikan tidak akan memberikan suara. Hingga Sabtu (24/5), para pemberontak di wilayah tersebut terus melanjutkan pertempuran melawan militer Ukraina dan mengganggu proses pemilu.
Seperti dilaporkan kantor berita Reuters, lebih dari 1.000 pemantau pemilu dari Organisasi Keamanan dan Kerja Sama Eropa (OSCE) telah dikerahkan di berbagai TPS di Ukraina. Tapi, sebelumnya OSCE telah menarik sejumlah besar petugasnya dari wilayah Donestk demi menjaga keselamatan mereka. Hal ini karena kelompok separatis mengancam para pejabat pemilu di wilayah tersebut.
Dalam pilpres ini, sebanyak 18 kandidat akan berlaga memperebutkan kursi presiden. Seorang miliarder yang berprofesi sebagai pengusaha gula diprediksi akan mengantungi banyak dukungan rakyat. Tapi, para pengamat politik memperkirakan, mantan menteri Petro Poroshenko (48 tahun) yang selama ini aktif mendukung demonstran antipemerintah akan tampil sebagai pemenang.
Pesaing kuat Poroshenko adalah mantan PM Yulia Tymoshenko. Dalam jajak pendapat, politikus wanita berusia 53 tahun ini menempel ketat Poroshonko dari posisi kedua.
Pemungutan suara digelar mulai pukul 08.00 hingga 12 jam berikutnya. Lebih dari 75 ribu aparat kepolisian dan sukarelawan dikerahkan untuk menjaga keamanan selama berlangsungnya pemungutan suara.
Hasil hitung cepat pilpres sudah bisa diketahui publik pada pukul 20.00. Untuk memenangi pilpres ini, seorang kandidat harus meraih suara lebih dari 50 persen. Jika tidak, putaran kedua akan digelar pada 15 Juni.
Pada Sabtu (24/5) Presiden Rusia Vladimir Putin berjanji akan menghormati keputusan rakyat Ukraina dan bekerja sama dengan pemerintahan baru Ukraina. ed: wachidah handasah