BAGHDAD – Parlemen Irak menyetujui Haider al-Abadi sebagai perdana menteri baru, Senin (8/9) malam. Parlemen juga menyepakati hampir seluruh susunan kabinet yang diajukan Abadi. Hanya pengisi pos menteri pertahanan dan dalam negeri yang belum ada.
Abadi meminta waktu sepekan untuk mengajukan nama baru untuk memimpin dua kementerian itu. Abadi yang Syiah melibatkan politikus Suni dan Kurdi masuk dalam kabinetnya. Sebuah permintaan inklusif yang diharapkan mampu mencegah perpecahan sektarian.
Terdapat 37 kementerian dalam pemerintahan Abadi. Politikus Kurdi dan mantan menteri luar negeri Hoshyar Zebari dipilih menjadi wakil perdana menteri. Saleh Mutlaq dari kalangan Suni juga menjadi wakil Abadi. Sedangkan, dari Syiah adalah Baha Arraji.
Sementara, mantan perdana menteri Ibrahim al-Jafaari menempati pos menteri luar negeri. AS dan Barat sebelumnya mendesak agar Abadi membentuk pemerintahan bersatu. Pemerintahan bersatu akan memudahkan Irak menghadapi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Berbicara di depan parlemen, Abadi menyerukan dukungan pada operasi militer terhadap ISIS. "Itu harus diteruskan hingga kemenangan tercapai," katanya. Sejak 8 Agustus 2014, AS menerbangkan pesawat tempurnya menyerang posisi ISIS di Irak.
Ia mengizinkan semua warga Irak ikut membebaskan kota dan provinsi yang dikuasai kelompok militan. Ia pun mengingatkan, pembentukan kelompok bersenjata di luar pemerintah tak diperbolehkan. Tapi, ia berhati-hati dalam menyikapi keberadaan milisi Syiah.
Abadi memuji milisi Syiah dan kelompok lainnya yang menentang ISIS. Ia meminta semua kelompok itu nantinya masuk dalam angkatan bersenjata nasional. Ia berencana membangun kembali militer Irak yang hampir lumpuh.
Di sisi lain, Abadi berjanji meningkatkan hubungan dengan Kurdi-Irak. Ia memperkuat desentralisasi. Belum ada kejelasan sikap Kurdi menanggapi pernyataan Abadi.
Gedung Putih mengungkapkan, Presiden AS Barack Obama telah berbicara dengan Abadi. Ia menyampaikan selamat atas terbentuknya pemerintahan baru. Obama menyatakan, kembali komitmennya membantu Irak mengatasi ISIS.
Dalam percakapan itu, Abadi menyatakan, siap bekerja sama dengan seluruh kelompok di Irak. Ia juga memperkuat kerja sama internasional untuk meningkatkan kemampuan memerangi ISIS. Menlu AS John Kerry memuji pemerintahan baru Irak sebagai tonggak penting.
Menurut Kerry, Irak mampu mengatasi perpecahan sektarian dan parlemen mengesahkan pemerintahan inklusif. Pada Selasa (9/9) ia memulai kunjungan ke Yordania dan Arab Saudi. Ia mendapat tugas memperluas koalisi dalam menghadapi ISIS.
Pada Senin (8/9) bom bunuh diri ISIS menargetkan suku Jabour dan pasukan keamanan Irak di Duluiyah. Kota kecil ini terletak 80 km dari utara Baghdad. Serangan ini menyebabkan 16 orang tewas dan 55 orang lainnya terluka.
Tak lama berselang, pasukan ISIS menyeberangi sebuah sungai kecil di Duluiyah. Mereka menyerang kota kecil di seberang sungai itu. Pada hari yang sama pasukan Irak merebut kembali Barwana, sebuah kota di Provinsi Anbar.
Secara terpisah, lembaga penelitian berbasis di London, Inggris, Conflict Armament Research mengungkapkan ISIS menggunakan banyak senjata AS. Mereka juga mengakses roket antitank yang dipasok Arab Saudi ke oposisi moderat di Suriah.
Senjata-senjata itu didistribusikan ke medan-medan pertempuran strategis. Diperkirakan, ISIS memperolehnya saat berhasil merebut wilayah utara Irak pada 10 Juni 2014. Mereka mengakses senjata militer Irak. Mulai dari senapan, amunisi, hingga senjata berat.
Menurut laman Guardian, hal lebih menarik, ISIS mendapatkan roket antitank M-79. Arab Saudi memberikan senjata ini ke oposisi Suriah pada Januari 2013. Senjata ini dibeli dari pemasok asal Kroasia dan dikapalkan untuk oposisi nonjihadis. rep:dessy suciati saputri/reuters ed: ferry kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika