BANDUNG –– Asrama haji milik Pemprov Jabar yang berada di Bekasi, dinilai sudah tidak mampu menampung jamaah haji asal Jabar setiap tahunnya. Kalangan DPRD Jabar pun meminta, agar pemprov meningkatkan kapasita daya tam pung jamaah di asrama haji itu. "Asrama haji Jabar di Bekasi sudah baik dan bagus. Yang jadi persoalan daya tam pung," ujar Ketua Komisi E DPRD Jabar Didin Supriadin, belum lama ini.

Didin mengatakan, setiap ta hunnya, calon jamaah haji yang ditampung di asrama haji Bekasi harus bergiliran dengan jamaah haji lainnya. Ini terjadi karena adanya ke terbatasan daya tampung. Kon disi ini semakin terasa meng ingat ba nyaknya jumlah jamaah haji asal Jabar. "Bayangkan, Jabar ini terdiri dari 27 kabupaten/kota. Karena terbatas, akhirnya (penggunaan asrama) digilir. Jadi, sehari itu bisa beberapa kloter," kata Didin.

Menurut Didin, kondisi ber beda terjadi pada asrama haji milik provinsi lain yang dianggap lebih memadai da lam me nampung calon jamaah. Sebagai contoh, kata Di din, asrama haji di Jakarta dan Balikpapan memiliki ka pasitas yang sesuai dengan jum lah calon jamaah.

Oleh karena itu, Didin mendorong, adanya upaya dalam peningkatan daya tampung asrama haji itu. "Ini di bahas, dikoordinasikan, baik oleh Pemprov dan Kemenag, solusinya seperti apa," kata Didin.

Namun, keinginan DPRD Jawa Barat agar Pemprov meningkatan fasilitas asrama haji karena kapasitasnya sudah ber lebih, tak memperoleh sambutan baik dari Pemprov Jabar. Pasalnya, Pemprov menilai asrama haji yang terletak di Bekasi tersebut kapasitasnya masih mencukupi.

''Saya tak tahu kabar dari siapa? Over kapasitas nggak lah. Cukup, kan hanya beberapa jam saja. Jamaah datang pagi, terus sore berangkat. Nggak sehari semalam," ujar Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

Menurut Aher, kalau pun ada perbaikan, asrama haji yang di Bekasi, itu milik Ke menterian Agama (Kemenag) bu kan Pemprov Jabar. Kata dia, dulu lahan asrama haji itu memang milik Pemprov Jabar, tapi sudah dihibahkan. "Jadi, lahannya sekarang milik Kemenag. Jabar, tak punya asrama haji. Tapi kan tak harus ada," katanya.

Dikatakan Aher, kewajiban pengelolaan asrama haji di Bekasi tersebut ada di Kemenag. Kata dia, sebaiknya masalah itu ditanyakan ke Kemeneg. rep:arie lukihardianti  ed: agus yulianto

Ikuti Whatsapp Channel Republika