Ditjen PAS masih menunggu arahan soal pemindahan nara pidana terorisme.
JAKARTA --Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) tetap melanjutkan pembangunan pusat deradikalisasi terorisme di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan terlepas keberatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait rencana penempatan narapidana terorisme kelas kakap di lokasi itu.
Deputi I BNPT bidang Pencegahan dan Deradikalisasi Mayjen Agus Surya Bakti menyatakan, komentar SBY tak memengaruhi rencana pembangunan pusat deradikalisasi tersebut. Menurutnya, sejauh ini pembangunan gedung untuk keperluan tersebut telah selesai sekitar 80 persen.
Agus Surya Bakti menegaskan, tempat yang berlokasi di Sentul itu nantinya difungsikan sebagai tempat pendidikan, kajian, dan pelatihan penanggulangan teroris. Ia menolak penyebutan pusat deradikalisasi sebagai tempat menampung teroristeroris kelas kakap."Jadi bukan penjara, itu tempat sebagai pusat pelatihan dan kajian.
Kansudah disampaikan sama Pak Ansyaad Mbai (kepala BNPT) berkalikali, kalau itu bukan penjara," ujar Agus kepada Republika, Jumat (19/9).
Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Hukum dan HAM Handoyo Sudrajat mengatakan, rencana pemindahan tahanan teroris ke pusat deradikalisasi di Sentul masih berjalan.
Ditjen Pas akan membantu komunikasi manajemen penempatan terpidana teroris jika nantinya gedung itu sudah beroperasi. "Belum tahu nanti siapa yang akan ditempatkan di situ,"kata Handoyo.
Kemenkumham dan BNPT menandatangani MoU terkait pemindahan narapidana terorisme ke pusat deradikalisasi pada 23 Juli lalu. "Kita lihat nanti (berapa yang dipindahkan),"ungkap Amir.
Menurut dia, pada umumnya narapidana terorisme tidak kooperatif.Mereka cenderung melakukan radikalisasi terhadap napi lain dan petugas lapas. Amir menegaskan, Pusat Deradi kalisasi BNPT untuk menampung narapidana terorisme khususnya yang masuk kategori high risk.
Menurut Ketua BNPT Ansyaad Mbai dalam acara yang sama, Pusat Deradikalisasi sudah diresmikan sejak 1 Juli 2014. "Kapasitasnya ada 49 sel, satu sel kalau menurut peraturan lapas bisa menampung tiga orang," kata Ansyaad. Pusat deradikalisasi itu merupakan bagian dari Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia (PPKI) di Sen tul seluas 261 hektare yang dibangun dengan anggaran Rp 1,643 triliun.
Belakangan, Presiden SBY menolak pe min dahan narapidana terorisme ke Sentul. Hal itu ia sampaikan saat mendengar penjelasan Ansyaad Mbai tentang pusat deradikalisasi di Sentul pada 9 Agustus lalu. "Saya putuskan, idenya bagus, diperlukan, tetapi tempatnya di mana kita pikirkan nanti,"kata Presiden Yudhoyono.
Presiden menilai, mengingat PPKI merupakan kawasan untuk pendidikan dan pelatihan untuk aparat, penempatan napi teroris di lokasi itu bisa menimbulkan kerawanan baru.
SBY meminta agar dicarikan tempat lain yang lebih aman dan jauh dari permukiman. Presiden juga mengingatkan, pusat deradikalisasi jangan sampai menjadi seperti Penjara Guantanamo, tempat Pemerintah Amerika Serikat memenjarakan para terduga teroris yang kebanyakan belum diproses secara hukum. "Kita jelas bukan seperti Guantanamo, jelas bukan sekali.Kita mendukung human rights," kata Presiden. rep:c62/antara, ed:fitriyan zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika