Perempuan Masih Dominasi Penyerapan Tenaga Kerja di Sukabumi
SUKABUMI -- Penyerapan tenaga kerja pada sejumlah perusahaan di Kabupaten Sukabumi masih didominasi warga berjenis kelamin perempuan. Hal ini disebabkan kebijakan perusahaan yang lebih mengutamakan memilih perempuan dibandingkan laki-laki.
Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi menyebutkan, jumlah penyerapan tenaga kerja dari Januari hingga November 2016 mencapai sebanyak 13.533 orang. Perinciannya, sebanyak 7.073 orang perempuan dan sisanya sebanyak 6.204 orang.
Kepala Seksi Penyediaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Tatang Arifin, mengatakan, penyerapan tenaga kerja menjadi kewenangan pihak perusahaan. ''Dalam catatan yang kami himpun, memang wanita mendominasi,'' ujar dia, Jumat (16/12).
Menurut Tatang, pada sepanjang 2016, banyak pencari kerja laki-laki yang tidak terserap di pasar kerja. Sementara, perempuan sebagian besar terserap dunia kerja. Ia menerangkan, pilihan mempekerjakan perempuan salah satunya karena faktor keahlian menjahit. Sebagian besar perusahaan di Sukabumi bergerak dalam bidang garmen. Riga Iman, ed: Endro Yuwanto
Ojek Daring Ingin Tempat Mangkal Legal
JAKARTA -- Sering mendapat penolakan dari sebagian masyarakat dan pihak mal, pengemudi ojek daring (online) menginginkan peraturan dari pemerintah agar mereka bisa diakui sebagai sarana transportasi di tengah-tengah masyarakat. Salah seorang pengemudi ojek daring, Dandi, mengungkapkan hal tersebut.
"Ya, paling nggak kami bisa diakui ya, jangan diusir kayak gembel," ujar Dandi saat ditemui di Jalan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Jumat (16/12).
Dandi juga mengeluhkan tidak adanya perhatian pemerintah pada ojek daring sehingga sering menggunakan tempat-tempat yang kurang layak untuk mangkal. "Kami sih pengen ada tempat mangkal juga, biar nggak di trotoar," katanya.
Ia mengaku kerap mendapat perlakuan tidak menyenangkan berupa pengusiran dari warga ataupun petugas keamanan. "Iya, kadang satpam perumahan itu suruh kami minggir gitu. Ya, kami tahu itu maksudnya ngusir," ucapnya.
Dandi mengatakan, kehadiran ojek daring yang membantu masyarakat kadang tidak diakui dan justru dianggap sebagai pengganggu. Pengusiran sering terjadi ketika ia mengambil penumpang di sekitar pangkalan ojek konvensional dan juga saat mengantar pelanggan ke swalayan. "Kadang juga di mal-mal itu kami diusir, rasa-rasanya ya mirip gembel aja sampai diusir kayak gitu," ujarnya lagi.
Pengendara ojek daring asal Bekasi itu berharap pemerintah bisa membuat kebijakan yang bisa memberikan rasa aman kepada para pengemudi ketika mencari nafkah. "Biar diakui gitu, bukan dikira pengganggu," katanya.
Sedangkan Rian, pengemudi ojek daring lainnya, meragukan keseriusan pemerintah terhadap masalah yang timbul dari pertumbuhan ojek tersebut. "Kalau misalnya mau dibuatin tempat mangkal resmi, kami sih setuju-setuju aja. Cuma sekarang, pemerintahnya sanggup nggak? Kalau nggak sanggup, lebih baik jangan bikin," ujarnya.
Rian, pengojek asal Tangerang, ini mengaku kesal karena kerap menerima penolakan dari masyarakat. "Terutama di mal tadi. Padahal, kalau misalnya saya mau belanja, tapi pakai jaket ojek. Masa iya diusir juga?"
Rian mengatakan, kalau pemerintah masih asal-asalan dalam menangani masalah-masalah ojek daring, lebih baik dilepas saja. ''Nggak usah urus keberadaan kami.'' c01, ed: Endro Yuwanto
Ikuti Whatsapp Channel Republika