PIDIE JAYA Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dana rehabilitasi dan rekonstruksi akibat gempa di Provinsi Aceh mendekati Rp 1 triliun.
"Saat ini proses inventarisasi dan saya sudah cek tadi, angkanya mendekati Rp 1 triliun guna membangun sarana dan prasarana yang rusak akibat gempa yang terjadi di Kabupaten Pidie Jaya," kata Sri di Pidie Jaya, Aceh, Kamis.
Menkeu ke Pidie untuk menyerahkan bantuan Kementerian Keuangan sekaligus menandatangani prasasti peletakan batu pertama pembangunan kembali delapan unit ruang kelas SMP Negeri 2 Meureudu, Pidie Jaya.
Ia menjelaskan, dana Rp 1 triliun telah ada dalam APBN 2017 yang akan dikoordinasikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan memasukkan seluruh proposal pemerintah daerah, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta lembaga lainnya.
Menurut dia, dana tersebut akan segera diproses, sehingga bisa memulai pembangunan sarana ibadah, sekolah, rumah warga, dan jalan yang rusak akibat gempa. "Insya Allah pembangunan kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat gempa akan dilaksanakan pada 2017 dan dengan selesainya pembangunan kembali, nantinya aktivitas dapat berjalan normal kembali," kata Menkeu.
Dalam kunjungan ke Pidie Jaya, Menteri Keuangan Sri Mulyani turut didampingi Bupati Pidie Jaya Aiyub Abbas dan Wakil Bupati Said Mulyadi. Sumbangan Kemenkeu nantinya akan disalurkan untuk pembangunan bangunan serbaguna/masjid darurat di lima lokasi, masing-masing Gampong Nanghroe Barat Kecamatan Ulim dan Gampong Meue Kecamatan Trieng Gadeng.
Selanjutnya, Gampong Meunasah Reieng Krueng, Kecamatan Trieng Gadeng, Gampong Manyang Lancok, Kecamatan Meureudu dan Gampong Kuta Batee, Kecamatan Trieng Gadeng serta rehabilitasi masjid di Gampong Meunasah Bie, Kecamatan Meurah Dua.
Dana otsus
Sebelumnya, dalam kuliah umum di Universitas Syah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, Sri Mulyani mengatakan, Provinsi Aceh harus meningkatkan pembangunan di berbagai sektor dengan dana otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat.
"Aceh mendapat alokasi dana otonomi khusus yang setiap tahunnya semakin besar, namun dana tersebut tidak akan selamanya diterima oleh Aceh," kata dia, Kamis.
Menurut Menkeu, dengan dana cukup besar yang diberikan tersebut, Provinsi Aceh harus mampu berbenah dengan meningkatkan pembangunan berbagai sektor.
Ia menjelaskan, dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur pendidikan, kesehatan, menciptakan kesempatan kerja dan memperbaiki sarana dan prasarana penunjang guna menarik investor ke Aceh.
"Ekonomi tidak akan maju kalau hanya dipacu dengan APBN atau APBA, tapi perlu menciptakan lingkungan investasi dalam rangka membuka kesempatan kerja yang lebih besar," kata Sri Mulyani. antara, ed: Stevy Maradona
Ikuti Whatsapp Channel Republika