REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Puluhan ribu kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan se-eks Keresidenan Surakarta menghadiri deklarasi pasangan calon gubernur-wakil gubernur (cagub-cawagub) Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko. Mereka berkomitmen mengamankan garis partai dan siap memenangkan pasangan Ganjar-Heru.
Deklarasi cagub-cawagub Jateng yang diusung PDI Perjuangan tersebut dipimpin langsung Ketua Panitia Pemenangan Pasangan Ganjar-Heru, Puan Maharani, dan dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Sejumlah fungsionaris PDI Perjuangan juga tampak hadir beserta sejumlah kepala daerah di eks Keresidenan Surakarta dan kepala daerah lainnya di Jateng.
Puan Maharani meminta kepada kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan, beserta dewan pimpinan cabang (DPC), pimpinan anak cabang (PAC), dan anak ranting yang hadir dalam sosialisasi itu untuk memperkenalkan pasangan cagub-cawagub Ganjar-Heru ke masyarakat. “Kami dalam sosialisasi itu mengajak sejumlah unsur, antara lain, tokoh agama, masyarakat, sejumlah elemen, buruh, petani, nelayan, telah sepakat secara ideologis, dan santun memilih pasangan Ganjar-Heru untuk membangun Jawa Tengah lima tahun mendatang,” kata Puan saat berorasi di Stadion Manahan Solo, Ahad (14/4).
Paun mengajak seluruh kadernya yang berada di Jateng berjuang sampai titik darah penghabisaan untuk memenangkan pasangan Ganjar-Heru. Menurut Puan, dalam sosialisasi untuk memperkenalkan pasangan Ganjar-Heru tersebut dihadiri sekitar 21 ribu lebih kader PDI Perjuangan se-eks Keresidenan Surakarta dan pengurus perwakilan DPC lain di kabupaten dan kota di Jateng. Dari 21 ribu kader PDI Perjuangan yang hadir, kata dia, terdapat kader dari Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, dan tuan rumah Kota Surakarta, serta ditambah perwakilan pengurus PDI Perjuangan dari kabupaten/kota di Jateng.
Calon gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta doa restu dan dukungan masyarakat eks Keresidenan Surakarta untuk dapat memegang amanat membangun Jawa Tengah. “Saya melihat sendiri kondisi PDIP di eks Keresidenan Surakarta sangat solid. Hal ini bagian dari konsolidasi partai di Solo Raya dan akan dikembangkan ke keresidenan lainnya di Jateng,” kata Ganjar usai sosialisasi.
Ganjar dengan melihat dukungannya yang luar biasa di eks Keresidenan Surakarta, optimistis dalam pencalonannya sebagai cagub bersama calon wakilnya Heru pada 26 Mei.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Nuniek Sriyuningsih mengatakan, seluruh kepala daerah di Jawa Tengah yang berasal dari PDI Perjuangan diwajibkan hadir saat deklarasi pasangan cagub-cawagub Jateng Ganjar Pranowo-Heru Sujatmoko di Solo. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mencatat, terdapat 17 bupati dan wali kota yang berasal dari partai tersebut.
Selain itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih juga tercatat sebagai kader PDI Perjuangan. Meski demikian, Nuniek tidak menjelaskan secara detail sanksi yang akan dijatuhkan jika ada kepala daerah mangkir.
Juru Bicara Tim Media Pasangan Ganjar-Heru, Budi Setyo Purnomo, menambahkan, deklarasi pasangan Ganjar-Heru dikemas dengan konsep apel siaga yang diikuti sekitar 50 ribu kader dan struktur partai. “Kemasan apel siaga ini sebagai bentuk kesiapan PDI Perjuangan bertempur di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah,” tegasnya.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan pihaknya masih menggodok dan memetakan perolehan suara yang akan diraih pascadeklarasi pasangan cagub-cawagub Ganjar-Heru. Menurutnya, pemetaan ini perlu dilakukan berdasarkan prestasi PDI Perjuangan di Pemilukada Jawa Barat. "Ya, karena pada waktu itu, malah pasangan yang diusung PDI Perjuangan, awalnya ada yang mengatakan bakal nomor bontot. Akan tetapi, kenyataan bisa berada pada posisi kedua," kata Mega kepada wartawan di kediaman Rumah Dinas Wali Kota Surakarta Loji Gandrung usai deklarasi cagub-cawagub Jateng Ganjar-Heru.
Pada kesempatan itu, Mega juga mengkritik pelaksanaan pemilukada di sejumlah daerah yang sarat akan kecurangan. Bahkan, kata Mega, kenetralan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara juga patut dipertanyakan. "Ya, kalau KPU-nya tidak netral, lalu intelijennya tidak netral, lantas bagaimana? Lain halnya jika netral maka akan menjadi bagus demokrasi kita," katanya. n antara ed: muhammad fakhruddin
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika