REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembahasan Rancangan Pendapatan dan Belanja Nasional Perubahan (RAPBN-P) 2013 menjadi prioritas Chatib Basri setelah dilantik menjadi menteri keuangan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/5). Chatib siap membahas RAPBN-P 2013 dengan Badan Anggaran DPR mulai Rabu (22/5) ini.
Chatib mengatakan, pembahasan RAPBN-Perubahan ini sangat krusial karena menyangkut perubahan asumsi makro serta struktur anggaran kementerian dan lembaga dalam upaya menjaga defisit anggaran. Pembahasan akan dilakukan dengan menjaga ketahanan fiskal serta mempertahankan sumber pertumbuhan ekonomi.
Menkeu baru akan mengantisipasi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dampak yang sulit dihindari adalah kenaikan inflasi. Pemerintah memperkirakan inflasi yang sekarang empat-lima persen dan akan naik sampai tujuh persen. Kenaikan tersebut hampir pasti terjadi di sektor pangan.
Harga BBM bersubsidi akan dinaikkan menjadi Rp 6.500 per liter dari Rp 4.500. Tingginya subsidi BBM pada APBN 2013 menjadi sebab tidak sehatnya anggaran negara yang berdampak pada defisitnya neraca pembayaran. Jika tidak diantisipasi, subsidi BBM bisa membengkak dari Rp 170 triliunan menjadi Rp 200 triliunan.
Dampak lain kenaikan BBM adalah kemiskinan baru. Chatib meyakini dua dampak akibat kenaikan BBM itu dapat diminimalisasi. “Saya percaya ada ruang untuk membuat dampaknya kurang,” kata dia.
Salah satu caranya adalah dengan mengalokasikan anggaran untuk dana kompensasi kenaikan BBM. Bersama DPR, dia pun akan membicarakan angka-angka dan sejumlah perubahan yang dilakukan pemerintah.
Chatib berharap pembahasan RAPBNP dengan DPR dapat berjalan dengan baik dan tidak berlangsung lama, sehingga kebijakan dapat segera diambil. Yang paling penting bahwa akan ada anggaran yang lebih adil karena alokasinya digunakan masyarakat miskin.
Mantan kepala LPEM UI ini akan mempelajari kembali kebijakan insentif fiskal untuk menggenjot investasi dalam negeri. Menurut dia, selama ini insentif fiskal belum dioptimalkan.
Padahal, investasi di dalam negeri harus bergerak untuk mengarah ke pertumbuhan ekonomi lebih baik. “Investasi harus jalan itu bisa didukung oleh insentif fiskal. Apakah harus insentif baru? Not necessarily,” ujar dia.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Chatib sebagai Menkeu berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 60/P/2013 yang ditandatangani pada 20 Mei 2013. Dia menggantikan Agus Martowardojo yang terpilih menjadi gubernur Bank Indonesia menggantikan Darmin Nasution.
Chatib akan memegang tampuk kepemimpinan di Kementerian Keuangan hingga Oktober 2014. Meski hanya 1,5 tahun, pengamat ekonomi dari Indef Enny Sri Hartanti berpendapat Chatib memiliki tugas berat, khususnya kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Enny menilai, jika mampu melewati ujian pertamanya tersebut dengan baik, langkah Chatib mengonsolidasikan kebijakan fiskal kemungkinan akan mampu dilalui dengan baik. Jika sebaliknya, maka tugas-tugas selanjutnya relatif akan lebih berat dijalani.
Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan menilai Chatib adalah sosok paling kompeten untuk mengemban tugas sebagai menkeu. Menkeu, jelasnya, menuntut pemangkunya untuk mampu mendisiplinkan APBN, sehingga posturnya tetap sehat, agar respons pasar terhadap Indonesia semakin baik. “Saya yakin Pak Chatib bisa melakukan ini dan memenuhi target-target yang diberikan Presiden," ujar dia.
Menteri BUMN Dahlan Iskan juga mengungkapkan Chatib sanggup menjalankan tugasnya. Chatib dinilainya akan menjadi menteri yang independen karena bukan berasal dari partai. “Target-target indikator makroekonomi, target pertumbuhan, menekan inflasi, investasi yang tinggi saya kira dapat dicapai.” n esthi maharani/muhammad iqbal ed: ratna puspita
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika