REPUBLIKA.CO.ID,
JAKARTA — Tiga menteri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan diri tetap bertahan di pemerintahan. Kabar yang menyebut Menteri Pertanian Suswono telah berpamitan dengan jajaran di kementeriannya langsung mendapat bantahan.
Suswono mengaku, isu yang menyebutkan ia akan dicopot atau bahkan mengundurkan diri dari jajaran pemerintahan tak perlu ditanggapi serius. Ia hanya tertawa mendengar adanya isu pencopotan dirinya sebagai anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.
Suswono justru meminta agar isu tersebut dikembalikan kepada orang yang pertama kali mengembuskan hal tersebut. “Hahahaha. Tanya saja kepada yang memberi informasi (soal pengunduran diri),” katanya sambil berlalu di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/6).
Tak jauh berbeda dengan Suswono, anggota majelis dewan syuro PKS yang juga Menkominfo, Tifatul Sembiring, membantah isu tersebut. Menurutnya, hingga saat ini tiga menteri PKS tetap berkomitmen untuk menyukseskan pemerintahan hingga tahun 2014.
“Gak benar itu (menteri sudah berpamitan). Itu slip of tounge (salah ucap),” katanya. Terkait isu dicopotnya Suswono, Tifatul kembali menegaskan bahwa koleganya itu masih menjadi bagian dari kabinet. Hal tersebut terbukti dari masih hadirnya Suswono dalam acara peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) di Istana Negara, Senin sore.
Tifatul pun yakin, sampai saat ini belum ada surat keputusan yang menegaskan pencopotan tersebut, baik yang berasal dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ataupun berasal dari kebijakan internal partai. “Salah ngomong itu. Tidak ada. Keputusan (pencopotan) belum ada,” katanya.
Pihak istana sendiri belum bisa memberikan pernyataan resmi soal isu pengunduran diri Suswono. Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha enggan membenarkan ataupun membantah perihal isu tersebut. “Kalau diberitakan ada menteri dari salah satu partai di kabinet akan mengundurkan diri, saya belum bisa memberikan pernyataan,” katanya.
Ia mengatakan, posisi menteri dalam kabinet akan sangat tergantung dari keputusan Presiden SBY sendiri. Sebab, hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden. “Saya menunggu apa yang akan disampaikan oleh beliau (Presiden),” katanya.
Kalaupun ada rencana pengunduran diri menteri, ia melanjutkan, ada mekanisme yang harus dilalui. Lazimnya, pengunduran diri karena permintaan pribadi menteri yang bersangkutan. “Lazimnya pengunduran diri itu terjadi karena ada permintaan yang bersangkutan. Karena, posisi menteri sebagai anggota kabinet tentu akan ditentukan atau dipilih atau ditunjuk oleh presiden siapa yang mengisi posisi yang ditinggalkan,” katanya.
Selain itu, PKS menyerahkan sepenuhnya soal posisi menterinya kepada SBY. Hingga saat ini, PKS mengaku menterinya tetap berada di pemerintahan.
Sebaliknya, PKS justru merasa hubungan mereka dengan SBY sudah berangsur membaik pascapolemik kenaikan BBM. Hal ini tidak terlepas dari komunikasi yang sudah dibangun antara pimpinan PKS dan SBY. “Kami melihat sudah lebih baik hubungan dengan SBY,” kata Ketua DPP Bidang Komunikasi dan Informasi Publik PKS Mardani Ali Sera.
Mardani menyatakan, banyak hal yang dikomunikasikan dalam pertemuan antara SBY dan petinggi PKS. Beberapa di antaranya PKS menjelaskan soal alasan mereka menolak kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi dan nasib menteri mereka di kabinet. “Banyak hal yang mesti dikomunikasikan,” ujarnya.
Sayangnya, Mardani enggan menjelaskan bagaimana respons SBY atas penjelasan PKS. Ia juga bungkam saat ditanya di mana, kapan, dan siapa saja orang-orang yang mengikuti pertemuan itu. “Saya tidak bisa ceritakan masih off the record,” katanya.
Mardani menyatakan, penolakan PKS terhadap kenaikan harga BBM didasarkan pada kajian-kajian mendalam. Sikap mereka juga dilatarbelakangi suara konstituen PKS yang mayoritas menolak harga BBM bersubsidi dinaikkan. “Kita ingin ada perspektif yang lebih adil,” katanya.
Sebelumnya, kabar mengenai dicopotnya menteri PKS diembuskan sejumlah politikus partai koalisi. Sejumlah politikus Partai Demokrat, misalnya, mendorong agar posisi menteri PKS akan dicopot. Ini terkait sikap membangkang PKS terkait dalam kebijakan kenaikan harga BBM.
Di saat bersamaan, muncul informasi dari internal Kementerian Pertanian soal rencana dilengserkannya Suswono. n esthi maharani/muhammad akbar wijaya ed: abdullah sammy
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika