REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepolisian Republik Indonesia harus memaksimalkan upaya pencegahan menghadapi aksi-aksi kekerasan dan konflik komunal. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, cara ini diharapkan bisa mencegah jatuhnya korban jiwa. Secara khusus, SBY meminta kepolisian menangani aksi kekerasan dengan cara yang cepat, tepat, dan tuntas.
“Cegah jatuhnya korban jiwa di pihak manapun. Dengan respons cepat dan tepat akan dapat dihilangkan tuduhan sejumlah kalangan bahwa Polri dan negara melakukan pembiaran," kata dia, dalam peringatan HUT ke-67 Bhayangkara, Senin (1/6). Dia juga menekankan agar tindakan hukum bisa dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan.
SBY meminta agar Polri tidak segan menindak tegas kelompok yang memaksakan kehendak sendiri dengan melanggar hak konstitusi. "Beranilah bersikap tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Yakinkan setiap masalah yang timbul dapat dilokalisasi dan diatasi dengan cepat agar tidak meluas dan menjadi permasalahan nasional," katanya.
Polri juga harus meningkatkan kesiapsiagaan operasional untuk antisipasi perkembangan situasi yang bereskalasi secara cepat. Ia tak menginginkan aparat kepolisian terkesan tidak siap menghadapi konflik komunal, aksi kriminal, dan tindakan anarkis.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Hamidah menilai wajar Presiden menekankan persoalan pencegahan dalam menghadapi aksi-aksi kekerasan. Dia mengatakan, hal yang membuat konflik komunal masih menjadi pekerjaan rumah bagi kepolisian adalah faktor pendekatan.
Pola kerja polisi yang masih mengedepankan tindakan represif, kata dia, membuat harmonisasi antara Polri dan masyarakat sulit tercipta. Padahal, polisi seharusnya mengurangi tindakan represif agar masyarakat percaya polisi. Sehingga, masyarakat pun menganggap polisi sebagai kawan yang dapat menjadi andalan dalam penegakan hukum. “Seharusnya preventif, biar bagaimanapun masyarakat itu menjadi subjek yang perlu polisi lindungi," tutur dia, kepada Republika.
Hamidah menambahkan, sebetulnya Polri sudah lama memiliki program yang ampuh meredam setiap riak konflik sebelum menjadi lebih besar melalui perpolisian masyarakat (polmas). Hamidah menyatakan, program itu seharusnya bisa menjadi amunisi terbaik Polri. Sebab dalam program ini, tutur dia, polisi dituntut untuk selalu dekat dengan masyarakat.
Kedekatan ini memberikan ruang khusus bagi Polri dan masyarakat agar selalu dapat bertukar pikiran. Dampaknya, Polri akan dengan mudah membaca situasi yang bergejolak di tengah masyarakat. Saat gejolak tersebut berpotensi membesar, Polri dapat segera memecahkannya.
Masyarakat juga punya andil untuk menjadi polisi di dalam kehidupan sosialnya. Di sini segi kepercayaan masyarakat pada polisi memegang peranan. “Bersikap tegas memang perlu, tapi selalu dekat dengan masyarakat jauh lebih penting," ujar dia.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Ronny F Sompie mengatakan, Polri siap berbenah demi menyongsong kualitas Korps Tri Brata yang lebih dipercaya masyarakat. “Tentunya kami Polri akan menjadikan ulang tahun ini sebagai cambuk momentum perbaikan institusi penegakan hukum yang lebih baik,” kata dia. n esthi maharani/gilang akbar prambadi ed: ratna puspita
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.