REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti pernyataan mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin (Nazar) soal menteri berinisial SS. Nazar menuding Menteri SS kerap mengintervensi proyek tahun jamak pemerintah.
"Pimpinan KPK harus menindaklanjuti kemungkinan kebenaran keterlibatan Pak SS," kata anggota Komisi III DPR Achmad Basarah kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (23/10).
Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, pernyataan yang disampaikan Nazaruddin tidak boleh dipandang enteng. Hal ini karena hampir setiap orang yang dituduh Nazaruddin terlibat proyek anggaran, nasibnya berujung di jeruji besi. "Banyak orang ditahan karena ocehannya," ujarnya.
Tindak lanjut KPK dalam memproses pernyataan Nazarudin sangat penting guna mengakhiri berbagai spekulasi negatif yang berkembang di masyarakat. Hal ini karena belakangan inisial SS dikaitkan dengan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Basarah khawatir sikap acuh tak acuh KPK malah akan membuat citra Pemerintahan SBY terpuruk. "Supaya tidak ada fitnah KPK perlu menyelidiki. Sebab, Mensesneg merupakan jantung Pemerintahan SBY," katanya.
Pada saat yang sama, Basarah juga menyarankan Sudi mengambil langkah-langkah hukum atas tuduhan pencemaran nama baik yang dialamatkan Nazarudin kepadanya. Menurutnya, hanya langkah hukum yang bisa membersihkan nama baik Sudi dari tuduhan Nazaruddin. "Tidak cukup memaafkan. Maaf secara kultur baik, tapi proses hukum ada jalannya sendiri. Kalau Pak Sudi merasa difitnah sebaiknya menempuh langkah hukum," katanya.
Ocehan Nazaruddin pun mendapat respons dari organisasi pimpinan Anas Urbaningrum, Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI). Jika Anas selama ini menilai ocehan Nazaruddin terkait dirinya bohong, maka dalam kasus Menteri SS PPI justru mendesak KPK untuk menyelidikinya.
Pengurus Pusat PPI Carel Ticualu meminta KPK segera memeriksa Menteri SS yang dimaksud. Hal ini untuk memberikan asas keadilan bagi masyarakat. "KPK harus segera memeriksa, karena semua omongan Nazar selama ini selalu dipatuhi KPK," kata Carel.
Carel menyatakan, KPK tidak boleh takut mengusut dugaan korupsi yang dilakukan orang-orang di sekitar Istana. Sebab, rasa takut hanya akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap komisioner KPK. "KPK jangan takut. Lama-lama rakyat bisa tidak percaya dengan komisioner KPK," ujarnya.
Presiden sebaiknya juga tidak tutup mata dengan pernyataan yang disampaikan Nazaruddin. SBY harus menunjukkan sikap yang sama sebagaimana ketika Nazaruddin menyebut Anas Urbaningrum terlibat proyek Hambalang. "Karena ketika Mas Anas dituduh Nazar, SBY langsung ambil alih kewenangan ketua umum Demokrat," katanya. Pada saat yang sama, Carel juga berharap masyarakat mendorong KPK dan SBY menindaklanjuti pernyataan Nazaruddin.
Dari inisialnya, nama SS mengarah pada Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Terkait tudingan Nazar yang mengarah kepadanya, Sudi langsung memberi respons. Dia membantah melakukan intervensi dalam proyek di pemerintahan. "Saya pertama menyampaikan itu sama sekali tidak benar, bahkan saya berani bersumpah," kata Sudi.
Dia menambahkan, tidak mengerti mengapa ia pun dikaitkan dengan proyek Hambalang. Terlebih, dia disebut sebagai menteri yang kerap mengatur proyek tahun jamak, atau multiyears. "Sama sekali saya tidak tahu, apalagi istilah multiyears kayak apa dan sebagainya itu saya tidak ngerti. Apalagi mencampuri masuk multiyears, apa urusannya dengan Mensesneg."
Ia juga menjelaskan, sebagai menteri sekretaris negara, dia sering kali menegur para menteri terkait kinerja. Namun, tak pernah sekalipun mengintervensi kementerian apalagi masuk ke dalam proyek.
Sudi menambahkan, dia masih menunggu konfirmasi Nazaruddin apakah Menteri SS itu dirinya. Bila benar maka Sudi meminta agar Nazaruddin meminta maaf kepadanya. Bila Nazar meminta maaf ia akan memaafkan. Namun bila tidak mau minta maaf, Sudi akan melaporkan tuduhan itu kepada pihak kepolisian, seperti yang dilakukan Menteri Dalam Negeri. n muhammad akbar wijaya/antara ed: abdullah sammy
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika