REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2014 berlangsung lebih ketat dengan tes secara komputerisasi. Meski begitu, langkah ini belum menjamin proses seleksi bebas dari berbagai kepentingan. Pemerintah harus meningkatkan transparansi sepanjang pelaksanaan tes.

Pakar reformasi birokrasi dari LIPI Siti Zuhro mengatakan, sistem komputerisasi belum tentu imun dari intervensi. “Untuk mendapatkan PNS yang baik juga perlu syarat lain, yakni sistem terbaru tersebut tidak rentan diselewengkan atau mudah diinterupsi oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat nepotis dan kolutis,” kata Siti, Ahad (3/11).

Menurut Siti, transparansi dari penyelenggara tes sangat penting. Selain itu, kata dia, perlu kecermatan dan pengawalan masyarakat sipil terhadap setiap tahapan tes. Hal ini penting karena tujuan utama tes CPNS adalah menjaring orang-orang terbaik untuk duduk dalam birokrasi pemerintahan.

Ketua Departemen Pembinaan Nonpemerintahan Korpri Said Didu mengatakan, tes dengan metode komputerisasi merupakan suatu kemajuan. Namun, masih ada celah penyelewengan, misalnya, pada proses pendaftaran peserta seleksi yang masih rawan dicurangi oknum. Terlebih, tahap pendaftaran ini diserahkan pada instansi masing-masing.

“Walaupun sudah secara online, tetap tidak menutup adanya potensi kecurangan di situ (pendaftaran),” ujar Said. Selain itu, kata dia, praktik nepotisme juga bisa terjadi pada kebijakan saat ini yang memprioritaskan pegawai honorer menjadi peserta tes. n ahmad islamy jamil ed: m ikhsan shiddieqy

Informasi lengkap berita di atas serta berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.

Ikuti Whatsapp Channel Republika