REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY-- Perdana Menteri Australia Tonny Abbot terus menutup rapat tentang operasi di perbatasan dengan Indonesia yang menyasar para pencari suaka. Bahkan, Abbot mengaku memilih mendapat banyak cibiran jika itu berarti bisa menghentikan para imigran.
"Saya lebih baik mendapat kritikan dengan ‘menutup buku’ (menjadikannya misteri) atas kasus ini dan benar-benar menghentikan perahu itu," ujarnya, Kamis (9/1).
Sebuah laporan tentang pengusiran dua perahu pencari suaka muncul baru-baru ini. Kapal kayu imigran itu diminta balik ke wilayah Indonesia oleh Angkatan Laut Australia. Pemerintah Australia sebelumnya tak mau berkomentar banyak atas kasus itu dan Abbot mempertahankan sikap itu hingga kini.
Menurut Abbot, semakin sedikit membicarakan operasi di perairan lebih detail maka itu kian positif buat menghentikan perahu imigran. "Tujuan utamanya bukan untuk menyediakan ruang perdebatan, tetapi menghentikan kapal," ujarnya menegaskan.
Menurut ABC News, salah satu pencari suaka yang mengaku kapalnya diminta balik ke wilayah Indonesia adalah Yusuf. Dia berasal dari Sudan. Saat kapalnya rusak, Angkatan Laut Australia membantu membenarkan mesin. Setelah itu, bukannya membawa ke Australia, mereka justru menggiring pencari suaka ke Kepulauan Rote dan meningggalkannya di sana di tengah ombak besar. Para pencari suaka juga mengaku mendapat perlakuan tak layak.
Partai Buruh dan Partai Hijau menuntut pemerintah menjelaskan persoalan ini. Partai Buruh menuduh, pemerintah menjalankan kebijakan gaya Stalinis dan Korea Utara dengan membungkam media.
Kepala Angkatan Pertahanan Australia David Hurley, Kamis (9/1), membantah tentang klaim pengusiran itu. “Dalam pandangan saya, personel Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Udara kami telah melakukannya dengan cara yang manusiawi," ujarnya.
Hurley mengatakan, pasukan dilatih untuk beroperasi dengan tingkat profesionalisme tinggi dan integritas. Pasukan juga diminta secara konsisten menunjukkan keramahan dan keberanian meski sering berisiko untuk keselamatan mereka sendiri. Pihak Bea Cukai Australia juga mengeluarkan pernyataan yang sama. Mereka menyangkal klaim penganiayaan yang dilakukan pada para pencari suaka.
Sementara, media-media Australia mengabarkan, pemerintah akan membeli 16 sekoci untuk mengangkut pencari suaka balik ke Indonesia. Selama ini, Indonesia telah menjadi tempat transit para imigran yang berasal dari Irak, Afghanistan, Srilanka, Iran, dan Myanmar.
Sebelumnya, di bawah Partai Buruh, para pencari suaka akan di proses di Pulau Nauru dan di Pulau Manus di Papua Nugini. Tapi, saat Partai Koalisi Nasional-Liberal memenangkan pemilihan umum pada 7 September mereka lebih memilih mengedepankan Operasi Kedaulatan Perbatasan. Militer diberikan kewenangan dalam merespons para imigran.
Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa tak mau berkomentar banyak soal pengusiran itu, Tetapi, sikap Pemerintah Indonesia telah jelas, menolak pemulangan pencari suaka ke Indonesia karena itu bukan solusi utama.
Seorang juru bicara pertahanan Australia, seperti dikutip ABC News, mengungkapkan pembicaraan positif yang terjadi pada pertengahan Desember antara Indonesia dan Australia. Tapi, ia menolak berkomentar lebih jauh terkait isi pembicaraan.
Hubungan kedua negara menegang pascalaporan penyadapan Australia terhadap Indonesia pada November. Abbott mengatakan, percakapan yang terjalin dengan Indonesia sebagai bukti hubungan bilateral kedua negara. Ia mengatakan, pemerintah bertindak dalam kerangka kewajiban internasional dan kebijakan koalisi yang tak bisa dinegosiasikan.
"Kami akan melakukan apa pun yang diperlukan sesuai dengan kewajiban internasional kami dan kesopanan yang wajar untuk menghentikan perahu dan itulah yang kami lakukan," ujar Abbott. n gita amanda ed: teguh firmansyah
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika