Sejak era reformasi bergulir pada 1998, rektor-rektor di Indonesia membentuk wadah bernama Forum Rektor Indonesia (FRI). Apa visi dan misi forum yang berisi petinggi sivitas akademika ini dan apa sumbangsih mereka bagi pembangunan bangsa Indonesia? Berikut wawancara khusus wartawan Republika Dyah Meta Ratna Novia dengan Ketua FRI Ravik Karsidi.
Sejak kapan Forum Rektor Indonesia didirikan?
Forum Rektor Indonesia yang kemudian disingkat dengan FRI adalah tempat berkumpulnya para intelektual dan rektor di berbagai universitas di Indonesia. FRI secara resmi didirikan pada 7 November 1998 di Bandung. Hari itu bersamaan dengan diadakan pertemuan rektor se-Indonesia yang bertempat di Sasana Budaya Ganesha ITB.
Pada pertemuan itu dihasilkan lima kesepakatan sebagai berikut: Para rektor akan selalu bersama dengan mahasiswa dalam gerakan reformasi murni sebagai kekuatan moral dan intelektual. Dan, karena itu para rektor akan membela para mahasiswa yang tertindas dan terlanggar hak asasinya. Para rektor meminta ABRI memberikan perlindungan kepada para mahasiswa yang menjalankan perannya sebagai kekuatan moral dan intelektual dalam menggerakkan reformasi yang murni dan berkesinambungan.
Kesepakatan lainnya, pemilu hendaknya dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan sivitas akademika bersedia menjadi pemantau yang independen dalam usaha membangkitkan kepercayaan masyarakat nasional dan dunia. Perlunya independensi yudikatif terhadap eksekutif agar semua keputusan-keputusan, peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan Keputusan Presiden yang bertentangan dengan semangat reformasi dihapus secara tuntas. Terakhir, FRI menilai, perlunya reformasi budaya yang diawali reformasi pendidikan secara komprehensif dan berkesinambungan untuk melancarkan reformasi yang menyeluruh.
Sejak kapan Anda menjabat sebagai Ketua FRI?
Saya menjabat sebagai Ketua FRI sejak Januari 2014. Nanti, pada akhir Januari 2015 saya tidak lagi menjadi ketua. Pengganti saya sebagai Ketua FRI adalah rektor Universitas Sumatera Utara.
Bisa dijelaskan struktur dan jumlah keanggotaan FRI?
Ketua FRI itu setiap tahun berganti. Memang, jabatan ketua hanya setahun karena rektor itu banyak sekali pekerjaannya.
Anggota FRI adalah seluruh rektor di Indonesia, baik dari PTN, PTS, perguruan tinggi (PT) agama, dan rektor kedinasan. Saat ini, jumlah anggota FRI sekitar 3.400 rektor. Tapi, memang ada anggota yang aktif dan ada yang tidak. Seluruh rektor PTN, PTS, seluruh rektor PT agama, rektor kedinasan.
Apa visi dan misi FRI yang terkait dengan pembangunan bangsa dan negara?
Visi dan misi FRI terkait dengan pembangunan bangsa dan negara sebenarnya tidak berbeda dengan visi misi perguruan tinggi pada umumnya.
Visi dan misi FRI adalah mempertahankan NKRI dengan meningkatkan kesejahteraan bangsa melalui pendidikan yang lebih baik. Membawa bangsa ini lebih bermartabat melalui usaha-usaha di bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat secara bersama antarpimpinan perguruan tinggi, baik PTN, PTS, PT agama.
Apa sumbangsih konkret FRI untuk bangsa ini?
Sumbangsih FRI untuk bangsa ini sifatnya lebih ke ide, gagasan, dan pemikiran. Yang paling dekat adalah upaya FRI untuk mengawal demokrasi di Indonesia pada saat pemilihan pilpres kemarin berjalan dengan baik.
Kami mendesak KPU agar calon presiden terpilih segera diumumkan sesuai jadwal untuk mencegah terjadinya konflik. Selain itu, kami juga ikut menyiapkan berbagai pertanyaan bersama KPU tentang apa saja yang bisa ditanyakan kepada calon presiden untuk acara debat capres.
FRI juga meminta agar PTN maupun PTS untuk mengirim mahasiswa ke daerah terpencil atau perbatasan saat kuliah kerja nyata (KKN). Ini salah satu peran FRI untuk memajukan masyrakat di daerah terpencil.
Bagaimana FRI memandang pemerintahan sekarang?
Kami memandang, pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemerintah yang cukup demokratis. Dulu, ibaratnya Bapak Jokowi bukan orang yang sangat terkenal, hanya orang biasa. Lalu, karena dipilih rakyat, Bapak Jokowi berhasil menjadi presiden RI. Ini menunjukkan proses demokratisasi di Indonesia berjalan dengan baik.
Kami berharap, Bapak Jokowi bisa mempertahankan demokrasi yang sudah baik ini. Selama ini, Bapak Jokowi juga sering menggunakan baju berwarna putih. Putih itu simbol bersih. Jadi, pemerintah punya niat baik untuk menjadi bersih. Namun, dalam prosesnya pasti diuji, apakah pemerintah memang bisa benar-benar bersih. Makanya, kami mengawal visi misi Jokowi yang dulu saat mencapres sudah disebutkan.
Pemerintah Jokowi memasukkan Ditjen Pendidikan Tinggi ke Kemenristek, bukan di Kemendikbud. Pendapat Anda?
Sebenarnya, FRI mengusulkan agar ada Kementerian Pendidikan Tinggi sendiri. Namun, ternyata Pendidikan Tinggi malah digabung dengan Kemenristek menjadi Kemenristek Dikti.
Memang, harapannya agar riset yang dilakukan PTN, PTS bisa bersinergi dengan Kemenristek. Kami berharap, riset semakin baik ke depannya dan terkoneksi dengan dunia usaha.
Kami akan melakukan penandatanganan kerja sama dengan Apindo pada 22 Januari. Diharapkan, ini membuat riset yang dilakukan perguruan tinggi terkoneksi dengan lembaga pemerintah dan dunia usaha menjadi satu kesatuan.
Jika ini berhasil maka percepatan pembangunan di bidang sosial dan ekonomi bisa dilakukan dengan cepat. Hasil riset di kampus yang diaplikasikan di dunia usaha sudah banyak dilakukan di Korea Selatan. Makanya, Korea Selatan terlihat semakin maju saat ini. Riset dikoneksikan dengan dunia usaha, juga merupakan salah satu strategi menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Kami mengajak masyarakat Indonesia, dunia kampus, dan industri untuk mempersiapkan diri menghadapi MEA. Bentuknya berupa seminar, konsep panduan dengan Bappenas dalam mengahadapi MEA 2015.
Nanti, panduan tersebut disebarkan ke kalangan masyarakat supaya tidak terlena dan tertinggal dari negara ASEAN lain karena tidak siap.
Melalui KKN di masing-masing perguruan tinggi, diharapkan mahasiswa menyebarkan informasi kepada warga desa pentingnya mempersiapkan diri menghadapi MEA. Masyarakat kampung, masyarakat industri, buruh sampai sekarang banyak yang belum tahu MEA. Bahkan, tidak semua pejabat tahu soal MEA.
Masuknya Ditjen Dikti ke Kemenristek apakah akan disambut oleh FRI untuk menyerukan perguruan tinggi untuk menggalakkan riset?
Kami akan mendukung agar riset semakin digalakkan. Selain itu, juga menghubungkan riset di perguruan tinggi dengan dunia usaha. Diharapkan, akan terdapat nilai tambah berupa inovasi dan hasil tekonologi yang bisa diterapkan di dunia usaha sehingga lebih bermanfaat bagi perkembangan ekonomi.
Bagaimana kondisi dan masa depan riset di dunia kampus Indonesia saat ini?
Riset-riset kita sudah banyak, hanya publikasi riset saja yang masih kurang. Makanya, kami mendorong Kemenristek Dikti agar lebih memaksimalkan manfaat riset. Riset jangan hanya dilakukan sekadar untuk kenaikan pangkat dan berakhir di perpustakaan.
Bahkan, usul saya, riset harus terkoneksi dengan dunia usaha sehingga akan ada nilai tambah, komersialisasi. Tapi, jangan lupa juga Indonesia harus tetap melakukan riset bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
Kalau untuk dihubungkan dengan dunia usaha lebih ke riset aplikasi. Tapi, riset dasar juga harus ada bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Apalagi, orang Indonesia belum ada yang mendapat nobel fisika dan kimia.
FRI mendukung empat fokus pembangunan maritim Indonesia, bisa dijelaskan maksudnya?
Jadi, tahun ini pertemuan tahunan FRI dan konvensi kampus mengusung tema Mendorong Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Kepulauan menuju Negara Maritim Bermartabat. Pertemuan tahunan FRI ke-17 ini dilaksanakan di USU.
Indonesia adalah negara maritim. Dua per tiga wilayah Indonesia adalah laut. Dulu, pada masa Orba sampai pemerintah yang lalu, pembangunan masih berorientasi pada pembangunan berbasis agraris. Baru, pada era Jokowi pembangunan berwawasan maritim.
Mayoritas penduduk, mahasiswa, kampus minim wawasan kemaritiman sebab pembangunan berdasarkan orientasi darat. Makanya, saat ini kami ingin mengembangkan pembangunan berwawasan maritim.
Pada saat pertemuan FRI tahunan kami mengundang Menteri Koordinator Maritim yang mempunyai empat fokus pembangunan maritim Indonesia. Antara lain, menegakkan kedaulatan maritim Indonesia sebab selama ini wilayah terluar, perbatasan Indonesia, terutama pulau-pulau terluar banyak yang hilang. Kita dianggap sepele oleh negara tetangga.
Selain menjaga keutuhan NKRI, kesejahteraan warga diharapkan meningkat dengan cara memanfaatkan sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati untuk kemakmuran Indonesia. Indonesia punya ikan yang banyak, wisata bahari yang indah, tapi kita belum bisa memanfaatkan dengan baik.
Kami juga mendukung pengembangan infrastuktur maritim energi kelautan. Ini guna meningkatkan konektivitas dan sistem logistik nasional. Beras di Jawa lebih murah daripada di Papua karena sistem logistik tidak berjalan. Pada 2015 ini pemerintah melaksanakan program tol laut dengan mengoperasikan 88 kapal dan 135 pelabubahan besar.
Terakhir, FRI mendukung upaya pemerintah memperteguh budaya bahari bangsa. Nelayan sering diasumsikan dengan orang kecil. Padahal, seharusnya tidak seperti itu jika kelautan di Indonesia dibangun dengan baik. Menuju Indonesia lebih maju di bidang kelautan bisa menggunakan iptek dan inovasi teknologi.
Salah satu citra buruk yang masih melekat di kampus adalah kampus menjadi 'sarang narkoba', terbukti dari penggerebekan Universitas Nasional, beberapa waktu lalu. Selain itu, juga ada kasus Pembantu Rektor III Universitas Hasanuddin yang nyabu bersama mahasiswi. Apa yang harus dilakukan untuk memberantas ini?
Orang-orang kampus sendiri harus benar-benar memahami Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen, mahasiswa, peneliti, harus memahami tri dharma tersebut, pengabdian diri pada bangsa dan negara. Mungkin, mahasiswa atau dosen yang memakai narkoba itu lupa tri dharma. Terdapat gangguan di dalam yang tak terkendali.
Perlukan mahasiswa, dosen, rektor yang ketahuan memakai narkoba dipecat?
Masing-masing PTN, PTS pasti ada kode etik. Tim kode etik akan mempelajari kasusnya, statusnya seperti apa. Kalau yang bersangkutan melanggar kode etik, harus dilakukan punishment, diganjar hukuman sesuai dengan yang dilakukannya.
Demikian juga dengan para mahasiswa. Ada kode etik yang harus ditegakkan masing-masing perguruan tinggi jika mahasiswa melanggar aturan. Terus terang, saya pribadi kalau ada mahasiswa atau dosen yang memakai narkoba harus diberikan hukuman. Kalau mahasiswa bisa dikeluarkan, kalau dosen bisa dipecat.
Namun, hal yang jauh lebih penting, kampus-kampus harus melakukan usaha preventif untuk mencegah masuknya narkoba ke dunia kampus. Ini bisa dilakukan dengan kerja sama dengan BNN maupun lembaga yang mengani pencehanan penggunaan narkoba. ed: Andri Saubani
***
Tiga Amanah Forum Rektor Indonesia
Forum Rektor Indonesia (FRI) selalu mempunyai agenda besar tahunan yang harus direalisasikan. Ketua FRI mempunyai tugas yang cukup berat, yakni memastikan semua agenda yang dibebankan bisa terlaksana dengan baik. Inilah yang sudah dilaksanakan Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) periode 2014, Ravik Karsidi.
Sebagai Ketua FRI periode 2014, Ravik memastikan tiga agenda besar yang diamanatkan pada acara Konvensi Kampus X dan Temu Tahunan XVI FRI 2014 bertema "Kedaulatan Rakyat dalam Perencanaan Pembangunan Nasional pada Era Asia" dilaksanakan dengan baik. "Tiga agenda besar tersebut telah dijalani oleh FRI periode 2014 dengan baik," katanya kepada Republika, akhir pekan lalu.
Agenda pertama, ujar Ravik, FRI mendorong upaya-upaya peningkatan otonomi perguruan tinggi dengan lebih berfokus pada pengembangan riset ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara perlu menyelenggarakan perguruan tinggi yang otonom melalui pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Iptek mulai tahun 2015.
Berkat usaha yang serius itu, kata pria asal Sragen tersebut, akhirnya Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakomodasi usulan itu dengan menetapkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti). "Kami berharap penyatuan ristek dan dikti bisa mengoneksikan riset di pendidikan tinggi, lembaga pemerintah, dan dunia usaha agar riset lebih aplikatif," katanya.
Menurut Ravik, agenda kedua yang dilaksanakan, yakni FRI mendukung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menyelengarakan kedaulatan rakyat dalam perencanaan pembangunan nasional secara bertahap bersamaan dengan pengembangan pemikiran-pemikiran baru. FRI berpandangan untuk keperluan tersebut, MPR dimungkinkan mengadakan penyesuaian pasal tertentu dalam UUD RI 1945.
FRI sendiri telah melakukan kajian intensif dan menghasilkan satu naskah akademis "Mengembalikan Kedaulatan Rakyat Melalui Penyusunan Garis-Garis Besar Halauan Negara kepada Penyelenggara Negara". "Naskah dalam bentuk buku itu sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo, ketua MPR, ketua DPD, dan para pemangku kepentingan lain yang terkait dengan masalah ini," ujar Ravik.
Agenda ketiga yang telah dilaksanakan, Ravik melanjutkan, dalam rangka menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015, FRI mendorong perguruan tinggi, lembaga-lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi lain untuk bersiap diri sebaik-baiknya agar Indonesia dapat berkompetisi secara bermartabat guna menyejahterakan semua warga.
FRI juga melakukan banyak kajian seminar yang bekerja sama dengan Dirjen ASEAN Kemenlu, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalam rangka menyongsong MEA pada akhir Desember 2015 nanti. Bahkan, ujar pria berkacamata ini, FRI dengan Apindo sudah menandatangani MoU untuk dilaksanakan pada 2015 ini. Salah satunya mendorong riset agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha agar dunia usaha makin kuat dalam menghadapi MEA. oleh: Dyah Ratna Meta Novia ed: Andri Saubani
Ikuti Whatsapp Channel Republika