oleh:Iraa Sasmita--BANDUNG — Mabes Polri mengucurkan dana Rp 400 miliar untuk pengamanan pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Anggaran tersebut meliputi pengamanan hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan presiden dan wakil presiden pada Agustus 2014.
Asisten Operasi Kapolri Irjen Arif Wachjunadi mengatakan, anggaran pengamanan pelaksanaan pemilu sejak pemilu legislatif hingga pilpres mencapai Rp 1,6 triliun. Dengan perincian, Rp 1 triliun disiapkan oleh negara melalui Kementerian Keuangan. Dan, Rp 600 miliar dari realokasi anggaran di Polri.
"Untuk pileg kemarin, anggaran terpakai mendekati Rp 1 triliun. Untuk pilpres, kalau satu putaran itu kira-kira akan menghabiskan Rp 300 miliar-Rp 400 miliar, jadi bisa hemat sekitar Rp 200 miliar-Rp 300 miliar," kata Arif dalam diskusi yang diadakan Bawaslu di Lembang, Jawa Barat, Kamis (22/5).
Namun, dana pengamanan pilpres, menurut Arif, bisa saja bertambah. Lantaran, pada saat alokasi awal, diperkirakan kampanye pilpres hanya berlangsung 21 hari. Namun, setelah berkoordinasi dengan KPU, disebutkan kampanye akan berlangsung selama 30 hari, dari 4 Juni hingga 5 Juli 2014. "Nanti, Kamis, ada revisi anggaran," jelas Arif.
Nilai anggaran yang cukup besar tersebut, menurut Arif, sesuai dengan beban kerja personel kepolisian. Yang mengawal setiap tahapan pilpres, mulai dari pendaftaran kandidat capres dan cawapres, pelaksanaan kampanye, distribusi logistik, pemungutan suara, hingga pengawalan terhadap semua kegiatan calon presiden dan wakil presiden beserta keluarganya.
Untuk melakukan pengamanan pilpres, kepolisian RI menurunkan 253.035 personel di seluruh Indonesia. Khusus untuk pengawalan capres dan cawapres, lanjut Arif, dibentuk Satgas Lima. Yang terdiri atas 630 personel dengan manuver kegiatan di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
Satgas 5 akan mengawal semua aktivitas pasangan capres hingga hasil pemilu presiden ditetapkan pada Agustus 2014. "Selama rangkaian kegiatan pilpres yang akan mengamankan Satgas 5 yang bekerja mulai penetapan capres dan cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum," kata Arif Wachjunadi.
Sebanyak 630 personel kepolisian tersebut terdiri atas lima kesatuan, intelijen, reserse, lalu lintas, sabhara, dan brimob. Selain cakupan tugasnya di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, Satgas 5 akan mengikuti pasangan capres ke setiap daerah. Pengawalan dan pengamanan akan diperkuat oleh aparat kepolisian daerah di tempat tujuan pasangan calon.
"Misalnya, mereka (kampanye) ke Medan, dari Jakarta akan ada delapan orang polisi yang mengawal, merapat terus. Delapan personel itu untuk satu calon, jadi kalau sepasang capres dan cawapres ada 16 orang," ujar Arif. Kepolisian RI dan kepolisian daerah, lanjut Arif, juga menyiapkan pengamanan dan pengawal terhadap keluarga capres dan cawapres di manapun mereka berada.
Keluarga masing-masing calon akan diamankan pasukan dari polda bersangkutan. Keluarga Hatta Rajasa akan dikawal Polda Sumatra Selatan, Joko Widodo diamankan Polda Jateng, Jusuf Kalla ditangani Polda Sulawesi Selatan, dan Prabowo Subianto mungkin oleh Polda Jawa Barat.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko memprediksi, pengamanan pemilihan presiden pada 9 Juli butuh perhatian ekstra. Menurut dia, potensi gesekan calon presiden (capres) semakin besar. Pasalnya, tensi persaingan semakin meningkat jika dibandingkan dengan pemilihan legislatif (pileg) lalu.
"Kemarin (pileg) cair, sekarang mulai ada kristalisasi kubu A dan kubu B, kemungkinan ada gesekan," kata Moeldoko. Meski begitu, ia menegaskan, TNI siap mengantisipasi potensi kerusuhan. ed: firiyan zamzami
***
Dana Pemilu Polri: Rp 1,6 triliun
Dana Pileg Polri: Rp 1 triliun
Dana Pilpres Polri: Rp 600 juta
Sumber: Mabes Polri
Ikuti Whatsapp Channel Republika