JAKARTA — Deklarasi Koalisi Merah Putih secara permanen mendapat kritikan dari banyak pihak. Koalisi permanen di DPR dikhawatirkan tidak bisa mencapai tujuan membuat pemerintahan berjalan efisien. Sebaliknya, koalisi permanen bisa menyandera presiden.
Pengamat politik dari Charta Politica, Yunarto Wijaya, berpendapat bahwa kekuatan politik mayoritas di parlemen menjadi beban pemerintahan. Bahkan, koalisi permanen akan menyandera Prabowo Subianto kalau dia terpilih sebagai Presiden. "Contohnya untuk pemerintahan SBY, partai koalisi yang ada justru menjadi beban dibanding jadi aset," katanya, Selasa (15/7).
Yunarto menyebut koalisi yang dibentuk partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ini sebagai koalisi yang menginginkan kekuasaan. Sebab, koalisi itu dibentuk berdasarkan basis kekuatan di parlemen.
Menurut Yunarto, koalisi parlemen dibentuk berdasarkan dua alasan. Pertama, kubu Prabowo-Hatta mencoba mengamankan posisi Prabowo-Hatta di parlemen kalau pasangan itu menang pada perhitungan 22 Juli mendatang. Kedua, jika pasangan Prabowo-Hatta kalah, tujuannya melakukan manuver tertentu pada pesaingnya, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Kendati demikian, Yunarto meragukan koalisi ini bertahan lama. Semua partai yang tergabung dalam koalisi permanen itu berpeluang untuk keluar. Sebab, sejak awal beberapa partai koalisi bermain dua kaki. "Golkar sulit menjadi oposisi karena dekat dengan kekuasaan," ujar dia.
Ketua Tim Sukses Jokowi-JK Tjahjo Kumolo mengatakan tidak khawatir koalisi parlemen mengganggu kinerja Jokowi-JK kalau memenangkan pilpres. Sebab, Jokowi-JK membentuk pemerintahan yang prorakyat. "Menganggu kan sama saja menghalangi pembangunan nasional dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," katanya.
Juru Bicara Jokowi-JK Anies Baswedan menilai, deklarasi koalisi permanen terlalu dini karena belum ada pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai pemenang Pilpres 2014. Dia pun mengapresasi sikap Partai Demokrat yang tak menghadiri deklarasi koalisi permanen Merah Putih.
Dia mengatakan, sikap partai berlambang bintang merci itu harusnya dicontoh partai lain. Karena, semua pihak mengutamakan kepentingan negara di atas partisan politik. Menurutnya, sikap yang ditunjukkan Partai Demokrat tersebut merupakan awal yang baik untuk melakukan kerja sama pada pemerintahan ke depan.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, koalisi permanen ini diproyeksikan di pemerintahan dan parlemen. Apabila Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendapat mandat, dia menilai, koalisi itu membuat pemerintahan berjalan efektif. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Theo Sambuaga mengatakan, koalisi permanen merupakan kelanjutan dari kerja sama yang dibangun untuk Pilpres 2014. "Nah, sekarang lebih meneguhkan lagi, khususnya dalam kerja-kerja di parlemen," ujarnya.
Perwakilan dari tujuh partai anggota Koalisi Merah Putih, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Demokrat, menandatangani piagam koalisi permanen di Tugu Proklamasi. n halimatus sa'diyah/muhammad iqbal/c83 red: erdy nasrul, muhammad akbar wijaya ed: ratna puspita
Ikuti Whatsapp Channel Republika