Medsos Kaburkan Partisipasi Pilpres

JAKARTA -- Tingkat partisipasi pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 tercatat sebagai yang terendah sepanjang sejarah. Keriuhan di media sosial (medsos) dinilai membantu menyelubungi potensi tersebut.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melansir, partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 pada angka 69,58 persen. Jumlah itu menurun dua persen dibanding Pilpres 2009 yang partisipasinya tercatat 72 persen. Pilpres 2014 adalah pertama kalinya tingkat partisipasi pada pemilu nasional mencapai angka di bawah 70 persen.

Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengiyakan, menjelang pilpres intensitas pembicaraan dan animo masyarakat di media sosial seperti Facebook, Twitter, dan forum-forum daring terbilang tinggi. Hal itu karena pengguna media sosial bisa mengakses media massa dan tidak memiliki keterbatasan informasi. "Sehingga, ada kesan bahwa euforia dan animo masyarakat atas pilpres ini naik dan menguat secara luar biasa," kata Titi, Kamis (24/7).

Menurutnya, hal itu berarti pemilih yang aktif di media sosial hanya sebagian kecil dari pemilih di Indonesia. Sebagian besar warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih merupakan mereka yang berada di luar komunitas online tersebut.

"Kenyataannya, ada komunitas offline yang tidak tersentuh teknologi dan ternyata mewakili sebagian besa pemilih Indonesia. Mereka berada di daerah rural, pedalaman, perdesaan," ujarnya. Hiruk pikuk di media sosial, menuurt Titi, tidak bisa dianggap mewakili fenomena seluruh pemilih di Indonesia.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga Ramlan Surbakti mengatakan, perlu penelitian lebih jauh soal fenomena partisipasi pada Pilpres 2014 yang lebih rendah dari partisipasi Pemilu Legislatif (pileg) 2014. "Yang paling tepat, harus dilakukan penelitian, biasanya justru pilpres lebih tinggi. Tapi, ini bisa dimengerti karena saat pileg yang menyapa pemilih lebih banyak," kata Ramlan, kemarin.

Menurutnya, partisipasi pileg tinggi karena pemilih digarap langsung ribuan calon anggota legislatif di setiap tingkatan mulai dari caleg DPRD Kabupaten/Kota, caleg DPRD Provinsi, dan caleg DPR pusat. Sebanyak 12 partai politik peserta pemilu juga berlomba-lomba mengarahkan konstituennya untuk menggunakan hak pilih pada 9 April.

Ramlan menilai, pada Pilpres 2014 muncul fenomena kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak peduli dengan politik atau memilih golput turut berpartisipasi. Misalnya, seniman-seniman yang selama ini cenderung kritis dan antipolitik justru menjadi sangat aktif.

Namun, gelombang meningkatnya kesadaran politik itu, menurut Ramlan, memang lebih banyak terjadi di kalangan masyarakat perkotaan. Pusat kegiatan politik dan kampanye lebih banyak terjadi di kota. "Di perdesaan, kadang TV masih jarang, transportasi sukar. Kalau capres kampanye, paling kan ke ibu kota kabupaten," ungkap Ramlan.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah mengatakan, menurunnya partisipasi pemilih pada pemilu presiden 2014 tidak terlepas dari persoalan administratif saat pemungutan suara. "Salah satu penyebabnya (partisipasi turun) bisa jadi karena penyelenggara memperketat DPKTb (daftar pemilih khusus tambahan). Padahal, sebenarnya animo masyarakat tinggi," kata Nasrullah.

Ia mengungkapkan, Bawaslu mencatat, cukup banyak pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya meski memenuhi syarat, tapi tidak terdaftar dalam DPT atau pindah domisili. rep:ira sasmita ed: fitriyan zamzami

***

DARI KOTA KE DESA

DKI JAKARTA:

Partisipasi Pileg 2014: 4.808.198 (66,48 persen)

DPT: 7.232.269

Partisipasi Pilpres 2014: 5.441.705 (72,25 persen)

DPT: 7.523.101

PAPUA:

Partisipasi Pileg 2014: 3.044.737 (94,49 persen)

DPT: 3.222.355

Partisipasi Pilpres 2014: 2.792.867 (86,27 persen)

DPT: 3.237.326