JAKARTA -- Meski dituding banyak pihak sebagai aktor di balik aksi walk out Partai Demokrat pada sidang paripurna RUU Pilkada pekan lalu, Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tetap dibela oleh banyak kadernya. Hal tersebut menunjukkan masih kuatnya pengaruh SBY di partai meski ia akan mengakhiri jabatannya sebagai presiden.
"Kalau soal pengaruh, kekuatan SBY belum tergoyahkan di Partai Demokrat," kata Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, Rabu (1/10).
Ray memaparkan, posisi SBY sebagai ketua umum merupakan salah satu jaminan kekuatan di internal partai. Menurut dia, selama SBY menjabat sebagai ketua umum, tidak akan ada anggota partai yang membelot. "Saya kira kesetiaan Demokrat (kepada SBY) adalah kesetiaan yang sebenarnya, bukan sandiwara," ujarnya.
Dengan dinamika yang ada di internal partai saat ini, Ray menilai, pengaruh dijaga oleh kader-kadernya. Selain itu, soal kekuasaan juga masih terpusat di SBY dan kewenangan apa pun masih ada di tangan SBY.
Soal cercaan kepada SBY yang dituding berada di balik aksi walk out Partai Demokrat, Pangi menilai meskipun ia banyak dicerca dan di-bully oleh banyak pihak, tetapi SBY tetap menunjukkan kebijaksanaan SBY akan tetap langgeng. Sebab, SBY masih memegang kendali kebijakan partai sebagai ketua umum. "Ya minimal satu tahun lagi. Setelah itu, saya tidak bisa prediksi," paparnya.
Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Pangi Syarwi mengatakan, kuatnya pengaruh SBY disebabkan ia adalah pemilik saham terbesar Partai Demokrat. Contoh lain pemegang saham terbesar partai adalah Megawati Soekarnoputri di PDIP dan Prabowo Subianto di Partai Gerindra.
Sehingga, lanjut Pangi, dalam pembicaraan politik, kepentingan SBY akan tetap dengan tidak memecat Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf maupun Wakil Ketua Umum Max Sopacua. "Hal inilah yang membuat kader partai semakin loyal kepada SBY," kata Pangi.
Sikap tidak memecat kader tersebut juga dilatarbelakangi SBY yang tidak bisa serta-merta menyalahkan para kadernya tersebut saat mengambil sikap walk out yang membuat pilkada dikembalikan ke DPRD. Karena, usulan ini pada awanya juga berasal dari pemerintah yang dipimpin oleh SBY.
Namun, karena SBY tetap memperhatikan citra politik, maka ia mengambil sikap bahwa ia menyesali sikap Partai Demokrat. Apalagi, tekanan publik begitu kuat.
DPR resmi mengesahkan UU Pilkada tak langsung atau DPRD pada Jumat (26/9) dini hari. Sebanyak 226 anggota DPR setuju pilkada tak langsung dan 135 anggota DPR setuju pilkada langsung. Kekalahan DPR pendukung pilkada langsung diduga akibat sikap Demokrat yang melakukan aksi walk out sehingga tak memberikan suaranya. Padahal sebelumnya, Demokrat dan SBY menyatakan mendukung pilkada langsung.
Aksi ini juga disebut-sebut diperintahkan oleh SBY yang saat itu berada di Amerika Serikat. Ia dikabarkan mengirimkan SMS ke Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf untuk walk out. Akibatnya, SBY dikritik bahkan di-bully di dunia maya. Ia dituding disebut Bapak Pilkada tak Langsung.
Pembelaan SBY
Pada Rabu (1/10), melalui akun twitter-nya @SBYudhoyonoya , SBY menjawab kemarahan netizen. Menurutnya, SBY dan Partai Demokrat tidak setuju dengan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
"Posisi saya sangat jelas: Saya tidak pilih Pilkada oleh DPRD, karena kemungkinan politik uang akan jauh lebih besar," kata SBY. Menurut SBY, dengan disahkannya UU Pilkada, yang akan mengusulkan dan diuntungkan hanyalah partai-partai besar.
SBY juga mengatakan, tengah berupaya menjegal UU Pilkada dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). "Salah satu opsi yang dapat ditempuh adalah dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang," katanya. rep:adi wicaksono ed: muhammad hafil
SBY Dibela Dicerca
Aksi walkout Fraksi Demokrat saat sidang paripurna RUU Pilkada, Jumat (26/9), dianggap menjadi penyebab pilkada kembali dipilih oleh DPRD. Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat itu berada di Amerika Serikat dituding berada di balik aksi tersebut. Namun, tak sedikit kader Partai Demokrat yang membantah dan membelanya. Berikut kronologis aksi walkout dan pernyataan para pembela SBY yang dirangkum Republika. ed: muhammad hafil
26 September 2014
Dini hari
- Demokrat walkout dari sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada. Dari 130 anggota Fraksi Demokrat, ada enam anggota yang tetap mengikuti sidang dan memilih pilkada langsung, termasuk Hayono Isman.
Pagi
*Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin mengabarkan SBY kecewa dan memerintahkan mengusut inisiator walkout.
"Dari Washington AS, SBY selaku Ketua Umum PD telah memerintahkan mengusut siapa yang menjadi dalang walkout."
Sore
* Jubir Demokrat Ruhut Sitompul menyatakan instruski walkout dari Nurhayati Ali Assegaf yang mengaku mendapat pesan singkat (SMS) dari SBY untuk walkout.
- "Dapat SMS dari Max Sopacua sama Ibu Nurhayati, ya sudah. (katanya) dari SBY, ya sudah. (Mau lakukan) apa lagi?"
27 September
- Masyarakat yang kecewa dengan pengesahan UU Pilkada menuding SBY di balik aksi walkout. Mereka meluapkannya di media sosial.
- Hashtag ShameOnYouSBY memuncaki trending topik Twitter Indonesia dan masuk ke trending topic worldwide.
28 September
Ketua DPP Demokrat Sutan Bathoegana membantah SBY yang menginstruksikan kadernya untuk walkout .
"Yang terjadi adalah Perintah SBY untuk pilkada langsung dengan 10 syarat itu telah diinstruksikan untuk diperjuangkan 'all out', tapi pimpinan Fraksi malah nyuruh 'Walk Out'.
29 September
Partai Demokrat menggelar konferensi pers untuk memberikan penjelasan siapa inisiator walkout. Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengakui sebagai inisiator walkout.
"Sebelum bertolak ke Amerika Serikat, SBY menginstruksikan agar Demokrat berjuang untuk pilkada langsung. Jadi, sangat salah bila masyarakat bilang SBY yang menyarankan walkout." (Ketua Harian Syarief Hasan)
"Itu inisiatif saya, tapi saya sama sekali tidak menerima SMS dari SBY." (Nurhayati Ali Assegaf).
Ikuti Whatsapp Channel Republika