BANDUNG -- Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menegaskan, pegawai negeri sipil (PNS) harus menjaga netralitas pada gelaran pilkada yang tengah berlangsung. Sebagai aparat sipil negara, PNS tidak diperkenankan terlibat dalam kampanye.

Bima meminta PNS mewaspadai jebakan kampanye yang melibatkan PNS. Hal itu kemungkinan besar bisa terjadi dan menjadi ancaman bagi para PNS.

"Tetapi harus hati-hati juga karena banyak yang juga menjebak. Jadi ada pertemuan, mereka diundang, enggak ada di awal ngomong tentang partai, tiba-tiba di dalam ada spanduk, mereka dianggap tidak netral. Ini yang juga harus kita lihat betul," kata Bima seusai pelantikan Kepala Kanwil BKN Jawa Barat di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (4/1).

Menurut dia, kondisi seperti itu pernah terjadi pada Pilkada 2015 lalu di suatu daerah yang enggan disebutkannya. Namun, karena faktor ketidaksengajaan, PNS tersebut tidak diberi sanksi.

Padahal, ujar Bima, jika terbukti terlibat dalam kampanye pilkada, PNS akan mendapatkan sanksi disiplin dari BKN. Sanksi mulai dari teguran hingga pemecatan, bergantung pada kadar kesalahannya.

Oleh karena itu, kata Bima, pihaknya terus menyosialisasikan aturan larangan keterlibatan PNS dalam proses pilkada. PNS diharapkan tetap menjaga tanggung jawabnya sebagai pegawai negara.

"Masalah lama (netralitas PNS—Red) yang terus berulang-ulang. Ada undang-undangnya,  peraturan menterinya, PP-nya, kita hanya terus sosialisasikan kembali mengenai aturan itu," ujarnya.  Zuli Istiqomah ed: Muhammad Hafil