Jokowi-JK sudah tetapkan postur kabinet 34 kementerian, ini tak mengubah cerminan pemerintahan sebelumnya dong?

Saya kira tidak semata-mata seperti itu. Postur kabinet 34 kementerian itu dalam rangka pemenuhan target yang akan dicapai pemerintahan ke depan. Sebab, ini bukan soal ramping atau tidak, melainkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan untuk meraih tujuannya. Kalau pun ramping itu dapat menghemat anggaran, namun tidak signifikan menjalankan program, itu sama saja kabinet gagal.

Lalu bagaimana revolusi mental yang diwacanakan pemerintahan mendatang?

Parameter revolusi mental bukan dari kabinet. Coba kita lihat, Jokowi-JK ini punya perbedaan dengan pemerintahan sebelumnya. Mereka lebih bersahaja, siap bekerja keras, dan, satu lagi, hemat anggaran seperti halnya fasilitas mobil dinas kemarin. Itu semua menyangkut revolusi mental, ada perubahan perilaku pemerintah.

Ada sejumlah perombakan kecil kabinet, bisa mengganggu jalannya pemerintahan?

Memang butuh pertimbangan, seperti apa mekanismenya. Jika ingin melakukan perubahan, bukan berarti membuang jajaran stafnya. Bagaimana mengatur hal itu, harus diperhatikan secara betul-betul. Kalau kami inginnya pemerintah bisa menempatkan orang-orang profesional untuk terjun langsung ke lapangan bukan hanya bekerja di balik meja. Selain itu, untuk 1-2 tahun ke depan kami usulkan ada moratorium pegawai negeri sipil. Sebab, efisiensi dan efektivitas birokrasi di negara ini masih sangat rendah.

Parpol bisa memberi masukan soal opsi kabinet ini?

Partai Nasdem sebagai bagian dari koalisi dengan Jokowi pada dasarnya kasih kewenangan ini ke Jokowi-JK. Sebab, ini koalisi tanpa syarat. Pemikiran kami pasti ada, cara kami kasih masukan dengan melakukan diskusi ke Jokowi-JK. Namun, pada prinsipnya, kami tak ingin bebani presiden dan wakil presiden terpilih terkait kabinet.

rep:andi mohammad ikhbal ed: teguh firmansyah

Ikuti Whatsapp Channel Republika