SEMARANG -- Kecelakaan yang menimpa Kapal Motor (KM) Zahro Expres di perairan Muara Angke dinilai tak lepas dari lemahnya penerapan regulasi dan pengawasan di pelabuhan. Insiden tersebut dinilai mesti menjadi momentum perbaikan pengawasan dan infrastruktur pelabuhan.
Pemerhati transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengatakan, regulasi yang mengatur tentang transportasi laut maupun udara di Indonesia sejatinya sudah berstandar internasional. Hampir semua aturan sudah dibuat oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selaku otoritas yang berwenang dalam urusan transportasi, termasuk dibuatnya standar pelayanan minimal (SPM) pelayanan angkutan penumpang kapal.
"Namun, di lapangan, yang masih jamak dilalaikan soal manifes serta ketersediaan instrumen keselamatan dalam transportasi laut," ungkapnya, di Semarang, Senin (2/1). Dalam berbagai musibah angkutan laut di Indonesia, kata dia, sering ditemukan data manifes kapal yang tidak sesuai. "Kondisi ini jamak terungkap setelah musibah terjadi hingga mengakibatkan korban jiwa massal," tegasnya.
Menurut dia, ini memiliki makna pengelolaan terminal penumpang di setiap pelabuhan harus dibenahi. Terminal penumpang kapal laut harus steril dan tidak sembarangan orang boleh keluar-masuk bebas.
Di lain pihak, penyediaan instrumen keselamatan kapal juga masih banyak yang diabaikan. Hal ini, kata Djoko, akibat rendahnya sumber daya manusia (SDM) pengawas transportasi laut.
Ia juga menyarankan diadakan pelatihan kepada semua awak kapal sebelum mengantongi sertifikat. "Semua ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Serta Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut," tegasnya.
Djoko menambahkan, kawasan Kepulauan Seribu termasuk salah satu dari 10 kawasan destinasi wisata nasional. Oleh karena itu, penyediaan kapal wisata di sana semestinya mendapatkan perhatian sebagai sarana pendukung sehingga para wisatawan mendapatkan jaminan sarana kapal wisata yang berkeselamatan.
Menhub Budi Karya Sumadi juga menunjuk PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) untuk melayani penumpang dari Pelabuhan Muara Angke ke Kepulauan Seribu. "Kami akan tingkatkan servis dengan menunjuk Pelni dan ASDP untuk menggantikan kapal rakyat," ujar dia seusai menjenguk korban kecelakaan kapal Zahro Expres, di RSPAD Gatot Subroto, kemarin.
Dalam tiga hari ke depan, pihaknya meminta PT Pelni melengkapi kekurangan-kekurangan dari kapal rakyat. Menurut dia, kedua perusahaan pelat merah itu dapat diandalkan dan akan memberikan pelayanan yang jauh lebih baik.
Dalam waktu dekat, Kemenhub juga akan melakukan pengecekan kapal yang beroperasi di Muara Angke. Kapal yang dinyatakan aman akan diberikan kesempatan untuk melayani penumpang, sementara yang tidak sesuai standar keamanan akan dilarang.
Budi Karya berharap kapal rakyat memiliki pelayanan yang lebih baik untuk penumpang dan memperhatikan sisi keselamatan dengan serius. "Kapal rakyat harus menambah pelayanan yang bersifat keamanan dan kenyamanan. Kapal rakyat akan kami nilai, pada mereka yang punya kualifikasi baru diperbolehkan berlayar," ujar dia.
Sedangkan, Wakil Dinas Perhubungan dan Transportasi Pemprov DKI Jakarta (Wakadishub Pemprov DKI Jakarta) Sigit Widjatmoko mengatakan, tiga pelabuhan di DKI Jakarta di Muara Angke, Marina Ancol, dan Sunda Kelapa sebetulnya sudah memenuhi standar.
Kendati demikian, Sigit mengatakan, harus diakui bahwa sarana transportasinya masih dalam proses peningkatan layanan. Saat ini, Sigit mengatakan, ada 44 kapal tradisional yang memiliki sertifikat kelaiklautan, termasuk Kapal Motor Zahro Expres.
Bagaimanapun, ia mengakui masih ada masalah SDM di pelabuhan-pelabuhan. "Yang utama adalah perlunya penambahan personel, khususnya di lingkungan KSOP karena syahbandarlah yang menentukan sebuah kapal berlayar atau tidak," ujarnya. rep: Bowo Pribadi, Noer Qomariah Kusumawardhani antara ed: Fitriyan Zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika