JAKARTA -- Fokus pemerintah untuk membangun infrastruktur memungkinkan penerbitan project based sukuk kedua dilakukan kembali.
Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menuturkan project based sukuk sudah diterbitkan sejak 2013 saat membangun jalur ganda Cirebon-Kroya. Itu merupakan proyek pertama.
Pemerintah berencana meluaskan pembiayaan menggunakan untuk proyek lain. ''Tapi belum tahu berapa. Yang penting kami bisa gunakan sukuk untuk membiayai proyek,'' kata Bambang sebelum acara peresmian pembukaan Coutry Gateway Office Islamic Development Bank (CGO IDB) di Jakarta, Jumat (12/12) malam.
Dulu, kata Bambang, kalau berbicara pembiayaan proyek, biasanya merujuk pada pembiayaan konvensional. Dengan sukuk, itu jadi sarana lain.
Saat ini sukuk yang diterbitkan pemerintah masih berupa sukuk rupiah. Di masa mendatang, pemerintah bisa juga menerbitkan sukuk dalam dolar untuk pasar global atau bisa juga Bank Pembangunan Islam (IDB) yang menerbitkan sukuk untuk membiayai proyek-proyek di Indonesia. ''Jadi ruang pengembangannya masih besar,'' ungkap Bambang.
Di IDB pembiayaan tentu menggunakan skim syariah, termasuk sukuk. "Indonesia punya project based sukuk yang pasti membesar, sumbernya juga bisa dari IDB yang berpengalaman mengelola hal serupa," kata Bambang.
Di laman Bursa Efek Indonesia, hingga kuartal ketiga 2014 sukuk pemerintah sudah ada delapan sukuk dengan nilai Rp 16,587 triliun. Sukuk ritel tiga seri senilai Rp 47,906 triliun.
Ada pula enam seri sukuk untuk project based sukuk senilai Rp 34,001 triliun. SPN Islami juga ada enam seri dengan nilai Rp 9,940 triliun.
Mengenai berapa besar pendanaan yang diharapkan dari IDB, Bambang menyebut pada 2011-2014 pembiayaan dari IDB untuk Indonesia sebesar 3,3 miliar dolar AS. Di luar itu, Indoneia harus melihat lagi Member Country Partnership Strategy(MCPS) dan melakukan negosiasi ulang.
''Jika program pembangunan infrastruktur ingin diperluas, tentu kami akan mengundang beragam sumber dana dari kerja sama bilateral, multilateral atau dari publik dengan menerbitkan obligasi dan sukuk. Kami berharap IDB bisa berperan dalam kerja sama sektor swasta-publik di bidang infrastruktur,'' tutur Bambang.
Dengan adanya CGO IDB di Indonesia, pemerintah tentu berharap akan mempunyai hubungan yang lebih bagus dengan IDB dan akan membuat berbagai proses lebih efisien. Sebab jika semua harus diselesaikan di Kantor Pusat IDB di Jeddah, tentu memakan banyak waktu untuk melengkapi proses satu proyek.
''Kami berharap semua proyek yang berkaitan dengan IDB akan lebih cepat prosedurnya dan IDB bisa berperan lebih besar tidak hanya dalam pembiayaan, tapi juga menjalin hubungan dengan sektor privat,'' kata Bambang.
Yang jelas, pemerintah melihat adanya IDB di Indonesia menjadi hal strategis. Indonesia berharap peran keuangan Islam bisa lebih besar dan keberadaan IDB akan sangat penting.
Presiden IDB Ahmad Mohamed Ali al-Madani mengatakan misi utama IDB selain membiayai proyek-proyek adalah juga memperkuat hubungan IDB dengan Indonesia maupun Indonesia dengan anggota IDB lainnya.
Sebagai leading country di OIC, adanya CGO di Indonesia bisa memberi peran lebih dalam menguatkan hubungan antara negara anggota dengan banyak kerja sama yang bisa dilakukan di berbagai bidang seperti perdagangan, pembiayaan dan lain-lain.
Keuangan Islam adalah industri yang pertumbuhannya tercepat di dunia saat ini dengan pertumbuhan 20 persen.
Pada 2012 tingkat pertumbuhan keuangan regional Asia mencapai 35 persen. Pertumbuhan industri yang sangat cepat. Kami harap Indonesia menjadi pemimpin dalam industri ini, termasuk penerbitan instrumen yang umum seperti sukuk.
Sukuk jadi cara memobilisasi sumber daya yang saat ini tidak hanya digunakan negara Muslim, tapi juga negara yang mayoritas penduduknya non Muslim. ''Tengoklah Inggris, mereka menerbitkan sukuk untuk membiayai kebutuhan negara mereka,'' kata Ahmad.
Ahmad mengungkapkan IDB memiliki banyak model pembiayaan. Untuk pembiayaan lunak, kebanyakan penerimanya adalah negara Afrika.
Mereka adalah penerima manfaat paling besar karena mayoritas adalah negara-negara berkembang. Negara-negara middel income yang juga mendapat pembiayaan dari IDB antara lain Pakistan, Indonesia, Turki, dan Bangladesh. N ed: irwan kelana
Ikuti Whatsapp Channel Republika