Tahapan kampanye Pilpres 2014 sudah berlangsung sepekan. Kedua pasangan calon beserta tim suksesnya pun sudah bekerja keras untuk memengaruhi rakyat agar mencoblos mereka saat hari pemilihan 9 Juli nanti.
Namun, kampanye hitam (black campaign) yang mengarah ke fitnah masih saja ramai –utamanya di media sosial. Diban dingkan pemilu lima tahun lalu, pengguna an media sosial sebagai ajang saling me la ku kan kampanye hitam tampak lebih masif.
Tinggalkan saja kampanye hitam. Lebih bermanfaat kalau masing-masing tim kampanye ataupun para pendukungnya di media sosial beradu visi dan misi dari masing-masing calon. Saatnyalah beradu gagasan, ketimbang sekadar menjelekjelekkan satu sama lain.
Gagasan-gagasan apa yang ada dalam pikiran para capres/cawapres untuk mem bawa Indonesia lima tahun ke depan, bisa dilihat dari dokumen visi dan misi mereka yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu syarat pencapresan. Masih ada waktu tiga pekan untuk membuka-buka dokumen itu sebelum berangkat ke bilik suara.
Visi-misi ekonomi
Menarik untuk membuka lebih dulu apa yang menjadi gagasan kedua pasangan calon di bidang ekonomi. Ini karena me nyang kut kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang sampai saat ini masih jauh dari cita-cita Proklamasi 1945 untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Pasangan capres/cawapres nomor urut 1, Prabowo Subianto/Hatta Rajasa, memiliki delapan agenda dan program nyata untuk menyelamatkan Indonesia sebagai pelaksanaan dari visi dan misi mereka. Dalam bidang ekonomi, pasangan ini berjanji membangun perekonomian yang kuat, berdaulat, adil, dan makmur.
Sedangkan pasangan capres/cawapres nomor urut 2, Joko Widodo (Jokowi)/Jusuf Kalla (JK), mencanangkan visi keman dirian Indonesia dalam bidang ekonomi. Kata keduanya, kemandirian ekonomi dipahami sebagai kemampuan negara untuk meme nuhi kebutuhan masya ra katnya, baik kebu tuhan dasar seperti san dang, pangan dan papan, maupun pelayan an-pelayanan dasar berupa pendidikan dan kesehatan.
Prabowo/Hatta dalam program nyata ekonominya menyasar peningkatan penda patan per kapita penduduk Indonesia dari Rp 35 juta sekarang ini menjadi mi nimal mencapai Rp 60 juta dalam lima tahun ke depan. Peningkatan ini dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 7 (tujuh) persen per tahun menuju pertumbuhan di atas 10 (sepuluh) persen.
Caranya? “Dengan strategi pertum buhan ekonomi tinggi berkualitas melalui peningkatan pertumbuhan di sektor produksi, sehingga dicapai keseimbangan optimal dengan pertumbuhan yang dipicu konsumsi,” tulis Prabowo/Hatta dalam dokumen visi dan misi mereka.
Pendapatan per kapita sering digu nakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pertumbuhan suatu negara. Se makin besar pendapat per kapitanya, semakin makmur negara tersebut. Presiden SBY dalam situs resmi Setkab pada bulan Oktober tahun lalu menyebut pendapatan per kapita Indonesia sudah mencapai 4.000 dolar AS, dibanding 1.200 dolar ketika Soeharto lengser. Versi BPS pada Februari 2014, pendapatan per kapita mencapai Rp 36,5 juta pada 2013.
Program nyata untuk meningkatkan pendapatan per kapita serta pertumbuhan ekonomi yang diusung Prabowo/Hatta da pat dikatakan cukup progresif. Presiden da lam pidato di Gedung DPR/MPR pada 16 Agustus 2013 mengatakan, pertum buhan ekonomi Indonesia periode 2009- 2013 mencapai rata-rata 5,9 persen per tahun, yang merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi.
Prabowo/Hatta juga berjanji mening kat kan pemerataan dan kualitas pertum buh an ekonomi dengan mengurangi jurang antara si miskin dan si kaya (menurunkan Indeks Gini dari 0,41 menuju 0,31). Kemu dian meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari sekitar 75 mencapai 85.
Koefisien Gini biasanya digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Koefisien ini bervariasi di dunia, dari 0,25 (Denmark) hingga 0,70 (Namibia). Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata, sedangkan nilai 1 menunjukkan nilai timpang sempurna. Sedangkan IPM digunakan untuk meng klasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, berkembang, atau terbelakang. Selain itu juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.
Dalam upaya membangun perekonomian yang kuat, berdaulat, adil, dan makmur tadi, Prabowo/Hatta berjanji mening kat kan daya serap angkatan kerja menuju 2 juta lapangan kerja per tahun melalui perbaikan regulasi dan infrastruktur untuk industri pengolahan yang padat karya dan pembukaan lahan pertanian baru.
Di depan para anggota DPR, MPR, dan DPD pada 16 Agustus 2013, Presiden SBY menyebutkan menurunnya tingkat pe ngangguran terbuka dari 9,86 persen pada 2004 menjadi 5,92 persen pada Maret 2013. Angka kemiskinan turun dari 37,2 juta orang pada 2004 menjadi 28,07 juta orang pada Maret 2013.
Pasangan Jokowi/JK tidak menyebut kan angka-angka sebagaimana pasang an Pra bowo/Hatta dalam upaya keman dirian eko nomi. Mereka hanya menjanjikan ting kat kemiskinan pada 2019 di kisaran 5-6 persen. Saat ini angka kemiskinan Indo ne sia masih 11,7 persen, dan pemerintah menargetkan di akhir tahun 2014 berada di kisaran 8-10 persen saja.
Jokowi/JK memaparkan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan-pelayanan dasar capaiannya masih sangat jauh dari harapan yang termaktub dalam semangat konstitusional. Padahal, negara memiliki tanggung jawab untuk merancang dan men jamin bahwa seluruh kebijakan ekono mi diarahkan untuk memenuhi dua jenis kebutuhan tersebut.
Menurut keduanya, eknomi Indonesia berdiri di atas fondasi yang rapuh akibat berlanjutnya masalah kemiskinan., keterbatasan terhadap akses air bersih dan energi, pengabaian arti penting pemba ngunan manusia, kesenjangan yang se makin melebar, kerentanan terhadap tekanan ekonomi global, dan pengingkaran atas karakter maritim Indonesia.
“Di antara sejumlah permasalahan yang dihadapi Indonesia, kami memandang penting penekanan pada pemecahan tiga ma salah utama , yakni pembangunan ma nusia, kedaulatan energi, dan kedaulatan pangan,” sebut Jokowi/JK.
Keduanya yakin, pemecahan terhadap tiga permasalahan utama tersebut merupakan tiga langkah strategis awal untuk membuka jalan bagi Indonesia untuk menuju kemandirian ekonomi.
Jokowi/JK akan mendedikasikan pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui; penerbitan UU wajib belajar 12 tahun dengan membebaskan biaya pendidikan dan segala pungutan, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Seiring dengan itu, harus dilakukan upaya yang lebih serius dan lebih banyak untuk memberikan dukungan pendanaan.
Menurut mereka, dukungan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. “Misalnya dalam bentuk pemberian beasiswa sebagai hak warga negara bagi siswa-siswi didik untuk melanjutkan jenjang pendidikan dari D3, S1, S2, dan S3, baik di dalam maupun di luar negeri.
oleh nurul s hamami
***
PRABOWO SUBIANTO - HATTA RAJASA
Visi : Membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta bermartabat.
Misi :
• Mewujudkan Negara Kesatuan Re publik Indonesia yang aman dan sta bil, sejahtera, demokratis, dan ber dau lat, serta berperan aktif dalam per damaian dunia, serta konsisten melak sanakan Pancasila dan UUD 1945.
• Mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berkerakyatan, dan mandiri.
• Mewujudkan Indonesia yang berkeadil an sosial, dengan sumber daya ma nusia yang berakhlak, berbudaya lu hur, berkualitas tinggi: sehat, cerdas, kreatif, dan terampil.
AGENDA DAN PROGRAM NYATA UNTUK MENYELAMATKAN INDONESIA:
• Membangun perekonomian yang kuat, berdaulat, adil dan makmur.
• Melaksanakan ekonomi rakyat.
• Membangun kembali kedaulatan pa ngan, energi, dan sumber daya alam.
• Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melaksanakan re for masi pendidikan.
• Meningkatkan kualitas pembangunan sosial melalui program kesehatan, sosial, agama, budaya, dan olahraga.
• Mempercepat pembangunan infra struk tur.
• Menjaga kelestarian alam dan ling kungan hidup.
• Membangun pemerintahan yang me lindungi rakyat, bebas korupsi, dan efektif melayani.
***
JOKO WIDODO - JUSUF KALLA
Visi : Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.
Misi :
• Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian eknomi de ngan mengamankan sumber daya ma ritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
• Mewujudkan masyarakat maju, ber keseimbangan, dan demokratis ber landaskan negara hukum.
• Mewujudkan politik luar negeri be bas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
• Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejah tera.
• Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
• Mewujudkan Indonesia menjadi ne gara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
• Mewujudkan masyarakat yang berke pribadian dalam kebudayaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika