BALAI KOTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal mengevaluasi penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta (PRJ) yang digelar di Monumen Nasional. Banyaknya persoalan membuat PRJ Monas terancam tidak lagi digelar tahun depan.
Ancaman itu dilontarkan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ia mengaku kesal dengan pelaksanaan PRJ Monas yang disebutnya tak ubahnya pasar malam di kelurahan.
Penyebabnya, pesta rakyat yang digelar selama enam hari itu menyisakan persoalan sampah yang menumpuk dan bertambahnya PKL liar. "PRJ Monas, kalau saya kasih nilai ini kayak pasar malam kampung saya di Belitung, dipindahkan ke Monas. Sampah semua dari pedagang di banyak tempat," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (17/6).
Padahal, menurut Ahok, penyelenggaraan PRJ Monas awalnya dimaksudkan untuk melatih PKL agar mudah ditertibkan dan diseleksi jaminan mutu makannya. Melalui PRJ, Pemprov DKI berusaha menyeleksi PKL mana saja yang layak untuk ditempatkan di IRTI Monas baru yang sedang dibangun.
Karena itu, selama penyelenggaraan PRJ Monas, Pemprov DKI menyediakan lapak kepada sekitar 2.780 pedagang tanpa dipungut bayaran. Selain berdagang, selama penyelenggaraan enam hari mereka juga diberi pengarahan dan pelatihan.
Sayangnya, kesempatan tersebut justru disia-siakan sebagian PKL untuk mendatangkan PKL liar lain ke dalam Monas. Akibatnya, PRJ Monas dipenuhi sekitar 7.000 PKL liar beserta sampah dan kerusakan taman di sekitarnya. "Tapi, apa yang terjadi? Dia yang mengatur mendatangkan banyak PKL, lalu sampah semua ditumpukin. Ini kan sudah melunjak kan!" ujar Ahok geram.
Pekan depan, Ahok mengaku akan segera mengevaluasi penyelenggaraan PRJ Monas, apakah tahun depan akan digelar lagi atau tidak. Sekalipun tetap digelar, Ahok berujar PRJ Monas tidak lagi dipegang Dinas Perindustrian dan Energi, melainkan oleh Dinas Unit Mikro Kecil dan Menengah.
Ia berharap, jika diputuskan kembali digelar, penyelenggaraan PRJ Monas tahun depan konsepnya seperti Kaki Lima Night Market, bukan seperti pasar malam di kampung-kampung. "PRJ Monas kan dalam rangka menyeleksi PKL yang mau kami bina. Jadi, bukan asal datang ramai-ramai, lalu buang sampah sembarangan dan selesai," tutur Ahok.
Menyiasati PKL nakal di Monas, Pemprov DKI merancang konsep baru lapangan Ikatan Restoran dan Taman Indonesia (IRTI) Monas untuk para PKL. Ahok mengatakan, dalam konsep baru tersebut, para PKL akan ditata dengan diberi fasilitas, seperti gerobak beserta meja dan kursi.
Ahok mengatakan, sebelum menempati IRTI yang baru, para PKL tersebut akan dilatih terlebih dahulu untuk menjamin kualitas para pedagang. Para pedagang akan dilatih untuk menggunakan transaksi pembayaran secara elektronik.
Selain itu, pedagang makanan akan dilatih dalam meracik makanan oleh chef andal guna menjamin kualitas makanan yang dijual. "Mutunya harus diseleksi chef yang baik, kita latih sampai soto itu harus sekelas hotel, jangan garamnya doang yang banyak sama micin," pinta Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (17/6).
Dengan konsep baru seperti itu, Ahok yakin akan banyak pengunjung yang berdatangan ke IRTI Monas. "Biar turis Barat juga pada datang," ujar Ahok.
Konsep yang dinamai Lenggang Jakarta ini rencananya baru akan diresmikan pada Agustus. Kepala Dinas UKM DKI Jakarta Joko Kundariyo mengatakan, saat ini sudah ada 339 pedagang yang lolos verifikasi untuk menempati IRTI baru. Semua pedagang tersebut akan dilatih terlebih dahulu sebelum menempati IRTI.
"Kita sudah kerja sama dengan pihak swasata, mereka mau mendidik para PKL, nanti diinisiasi bagaimana meracik makanan yang sehat dan harganya stabil," ujar Joko.
Selain itu, Joko mengungkapkan, dalam konsep Lenggang Jakarta tersebut, baik pedagang maupun pengunjung, harus menggunakan transaksi elektronik. Hal itu guna untuk memantau kestabilan harga dari oknum PKL yang kerap menaikkan harga seenaknya. "Jadi, pengunjung saat masuk harus tukar uang dengan kartu, jadi nanti pas bayar tinggal gesek," ujar Joko. rep:c63 ed: karta raharja ucu
Ikuti Whatsapp Channel Republika