DEPOK -- Mantan menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Adhyaksa Dault menyatakan, tak tertarik menjadi bakal calon wali kota (cawalkot) Depok untuk meramaikan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Depok yang berlangsung pada akhir Februari 2015.
''Saya tak berminat, walaupun banyak warga Depok menginginkan saya untuk memimpin Kota Depok,'' kata Adhyaksa saat menghubungi Republika, Senin (25/8).
Diutarakan Adhyaksa, dia saat ini lebih menikmati kegiatannya di dunia kepramukaan dan pencinta alam. ''Memang saya banyak yang menawari untuk tampil jadi bakal cawalkot Depok dan saat ini nama saya pun sudah banyak dibicarakan orang,'' kata dia.
Namun, sekali lagi dia menegaskan tidak berminat dan dia mengaku sedang menikmati kegiatan pengabdian kepada negara di dunia kepramukaan dan pencinta alam. Meski begitu, dia tetap terjun juga dalam ajang Pemilukada Kota Depok, tepatnya sebagai tim sukses salah satu kandidat, Akhsanul Dault.
''Saya jadi tim sukses adik saya saja. Kinerja dia lebih baik daripada saya, apalagi dia mengetahui kondisi dan situasi Depok karena dia memang tinggal di Depok,'' kata dia.
Sebelumnya, sejumlah nama bakal cawalkot Depok telah muncul dipermukaan. Mereka, antara lain, Rieke Diah Pitaloka (PDIP), Pradi Supriatna (ketua DPC Gerindra Depok), Hasbullah Rahmad (ketua DPC PAN Depok), Babai Suhaimi (ketua DPC Golkar Depok), Winwin Winantika (mantan sekda Depok), Saryo Sabeni (mantan Satpol PP Kota Depok), Mamah Dedeh (pendakwah), Adhyaksa Dault (mantan menpora), dan Eep Saefulloh Fatah (pengamat politik).
Sementara itu, dari kubu PKS, muncul sejumlah nama yang bakal maju menggantikan kadernya yang kini menjadi wali kota, Nur Mahmudi Ismail. PKS sendiri akan mempertimbangkan siapa saja yang akan maju di bursa cawalkot meski untuk pengajuannya harus melalui koalisi dengan partai lain.
Ada tujuh nama yang muncul, ketujuh nama tersebut, yakni Suparyono (ketua DPD PKS Depok sekaligus anggota DPRD Depok terpilih), Imam Budi Hartono (mantan anggota DPRD Jawa Barat), Nur Azizah Tahmid (istri Nur Mahmudi Ismail), Sohibul Iman (wakil ketua DPR), Sahfan Badri Sampurno (anggota DPR dapil Bengkulu), Tifatul Sembiring (mantan presiden PKS), dan Idris Abdul Shomad (calon eksternal yang kini menjabat sebagai wakil wali Kota Depok).
Anggaran pemilukada
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok mengusulkan anggaran untuk pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) ke DPRD Kota Depok sebesar Rp 46 miliar. "Kami usulkan sebesar Rp 46 miliar untuk dua putaran," kata Titik Nurhayati, Ketua KPUD Depok, Jawa Barat (Jabar), Ahad (24/8).
''Saat ini, anggaran yang diusulkan tengah dibahas di Badan Anggaran DPRD Kota Depok,'' ujar Titik yang menjelaskan, untuk tahapan Pemilukada Depok akan dimulai pada akhir Februari 2015. ''Karena, kami memiliki waktu sembilan bulan. Tahapannya seperti apa dan bagimana nanti itu akan dikaji sesuai peraturan dan perundang-undangannya, kami tengah membedah undang-undang,'' jelasnya.
Anggota Komisi B DPRD Kota Depok M Supariyono mengungkapkan, pihaknya akan mengkaji dan mendalami pengajuan anggaran yang diajukan KPUD ke DPRD. ''Silakan KPUD ajukan itu, tentu nantinya kami bahas di badan anggaran. Apakah anggaran tersebut sudah sesuai aturan atau standar yang diperlukan. Kalau sudah sesuai aturan dan standar maka harus disepakati.''
DPRD tentunya akan mencermati usulan tersebut dengan seksama. ''Jika terlalu besar maka pihak KPUD harus siap anggarannya kami pangkas, tapi kalau memang kurang juga harus kami naikkan,'' terang Supariyono.
Sebagai gambaran, sambungnya, anggaran untuk pemilukada pada 2010 hanya sebesar Rp 33 miliar untuk dua putaran. ''Ternyata kan satu putaran. Kami tentu akan mengevaluasi untuk apa saja anggaran sebesar itu,'' katanya. rep:rusdy nurdiansyah ed: dewi mardiani
Ikuti Whatsapp Channel Republika