BALAI KOTA -Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui telah gagal menjalankan program transportasi massal bus Transjakarta selama dua tahun pemerintahannya bersama Gubernur Joko Widodo (Jokowi).
"Gagal kami (menjalankan program) pengadaan bus Trans jakarta. Intinya kami ingin menambah unit bus, tapi kami gagal karena adanya mark upanggaran," ujar Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta, Jumat (10/10).
Pernyataan Ahok itu menyusul terlibatnya sejumlah pejabat Dinas Perhubungan DKI dalam kasus penyelewengan anggaran bus Transjakarta dan bus sedang. Padahal, menurut Ahok, melalui program tersebut pemprov ingin warga Ibu Kota berpindah dari kendaraan pribadi ke Transjakarta.
Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah DKI sebagai tersangka. Di antaranya, mantan kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono, mantan direktur pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Prawoto, mantan sekretaris Dishub DKI Dradjat Adhyaksa, dan sebagai nya. Terkait pengadaan Transjakarta dan bus sedang tahun anggar an 2013 senilai Rp 1,5 triliun.
Pengadaan bus Transjakarta tahun anggaran 2012 juga bermasalah. Kejakgung telah menetapkan tiga tersangka, yaitu Udar Pris tono, Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Dishub Pemprov DKI Gusti Ngurah Wirawan, dan mantan pegawai Dishub DKI Hasbi Hasibuan.
Karenanya, mantan bupati Beli tung Timur itu mengaku tidak ingin lagi melakukan pengadaan bus Transjakarta dan bus sedang di Dishub DKI. Ia memilih membatalkan pengadaan Transjakarta pada 2014 dan mengalihkan pengadaan ke PT Transjakarta.
"Makanya, kami mau ubah pola pengadaan Transjakarta tahun 2015-2016 melalui PT Transjakarta dan dengan kualitas bus yang baik," katanya.
Selain itu, Ahok menuturkan akan ada perbaikan halte-halte bus. Sehingga, pada 2016 sudah ada perubahan yang signifikan."Sudah level dunia, termasuk busbusnya," kata pria berusia 48 tahun itu. rep:c89 ,ed:karta raharja ucu
Ikuti Whatsapp Channel Republika