JAKARTA — Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono berencana menggelar rapat bersama para anak buahnya di atas kereta api pariwisata tujuan Yogyakarta, akhir pekan ini. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengaku tidak mempermasalahkan rencana tersebut, tapi dengan beberapa catatan.
"Agenda rapat (Pemprov DKI) itu ada yang bersifat mendesak, ada juga yang sifatnya rutinitas. Jika memang ada hal yang mendesak sehingga Pak Plt Gubernur (Sumarsono) memanfaatkan waktu dalam perjalanan wisata untuk menggelar rapat, saya pikir tidak mengapa," kata Suhaimi kepada Republika, Selasa (10/1).
Dia menuturkan, para pejabat Pemprov DKI seyogianya menggelar rapat di kantor atau tempat-tempat lain yang memenuhi persyaratan untuk dilangsungkannya pertemuan. Tetapi, dia juga tidak mempersoalkan ketika ada pejabat DKI yang mengadakan rapat di tempat tak lazim—seperti di dalam gerbong kereta api pariwisata—sepanjang pelaksanaan rapatnya bisa berjalan kondusif.
"Soal efektif atau tidaknya (rapat yang di dalam gerbong kereta), itu lebih bergantung pada manajemen rapatnya sendiri, bukan faktor tempatnya," ujar wakil ketua Komisi D DPRD DKI itu.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Irfan Ridwan Maksum, menganggap rencana itu bisa memberi nuansa baru bagi para pembuat kebijakan di Pemprov DKI. Menurut dia, rapat yang digelar di atas kereta api bisa berjalan efektif, asalkan gerbong yang ditumpangi para pejabat DKI dapat dikondisikan sedemikian rupa untuk dijadikan sebagai tempat pertemuan. Dia pun yakin, PT KA selaku pengelola kereta api mampu menyediakan ruang rapat di gerbong-gerbong khusus pariwisata.
"Kalau peserta rapatnya 20-30 orang, saya kira Pak Plt Gubernur DKI (Sumarsono) biasa mengadakan rapat di atas kereta. Dan setahu saya, PT KA juga mampu menyediakan ruang rapat di kereta," katanya.
Irfan menilai, rencana Sumarsono menggelar rapat bersama sejumlah pejabat DKI di atas kereta wisata sebagai ide yang baik dan manusiawi. Apalagi, mereka mau berwisata ke Yogyakarta sambil mengadakan rapat. Bukan malah sebaliknya, yaitu menggunakan waktu bekerja sambil berwisata. Hanya yang perlu dipastikan, ruang rapat dalam gerbong kereta wisata harus representatif dan mampu menampung puluhan orang.
"Saya pikir yang dilakukan Pak Plt Gubernur DKI itu bagus. Saya pikir (rapat di kereta) tidak perlu dipersoalkan. Malah kegiatan semacam itu bisa jadi menyegarkan. Ada nuansa baru dalam mengarahkan manajemen birokrasi Pemda DKI di atas kereta," ujar Irfan.
Plt Gubernur DKI Sumarsono berencana menggelar rapat di atas kereta api pariwisata tujuan Yogyakarta pada 13-15 Januari ini. Menurut Sumarsono, banyak di antara kepala SKPD di DKI yang belum pernah mengunjungi Yogyakarta. Atas alasan itu, dia menganggap tidak ada salahnya mengajak anak buahnya berwisata pada hari libur akhir pekan ini, sambil membahas program kerja di atas kereta api.
Soni pun meminta masyarakat untuk tidak memperdebatkan keputusannya menggelar rapat di dalam gerbong kereta itu. Karena, biaya berliburan dan perjalanan menuju Yogyakarta yang digunakan para pejabat Pemprov DKI kali ini bukan berasal dari APBD, melainkan dari kantong pribadi masing-masing. Menurut Soni, setiap kepala SKPD bakal dikenakan biaya Rp 7 juta per kepala. rep: Ahmad Islamy Jamil, ed: Erik Purnama Putra
Ikuti Whatsapp Channel Republika