REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN - Iran pada Jumat menolak penunjukan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa terhadap seorang penyelidik yang akan memantau pelanggaran HAM di negara tersebut, menurut kantor berita IRNA.

Langkah itu diharapkan akan menjadi pemantauan yang pertama kalinya sejak 2002. "Resolusi tersebut tidak adil, tidak berdasar dan sangat bermuatan politik, serta disetujui dibawah tekanan Amerika Serikat meskipun ada keengganan dari beberapa negara," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ramin Mehmanparast.

"Tujuan resolusi itu adalah untuk memberikan tekanan kepada Republik Islam Iran guna mengalihkan perhatian dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara Barat, khususnya Amerika Serikat," katanya.

Hasil pemungutan dewan menunjukkan angka 22 berbanding 7 guna mendukung resolusi yang akan menunjuk seorang Pelapor Khusus terhadap perkembangan situasi HAM di Iran.

Dewan HAM PBB menyesalkan kurangnya kerja sama dari Iran terkait terulangnya pelanggaran HAM di negara tersebut menyusul Resolusi Majelis Umum PBB yang dikeluarkan pada Desember tahun lalu.

Amerika Serikat, yang terus menekan agar resolusi tersebut lolos, menyebut hal itu sebagai "langkah terobosan" dalam menyongsong masa depan.

Pakistan, yang duduk di dewan sebagai perwakilan negara-negara Islam, seperti halnya China, Kuba, dan Rusia, merupakan empat dari tujuh negara yang menolak resolusi tersebut, sementara 14 negara lainnya abstain.

Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, pada pekan lalu menyesalkan laporan Majelis Umum PBB yang menyoroti tindakan tegas terhadap aktivis perempuan, wartawan dan aktivis oposisi di Iran.

Iran terus mendapat sorotan komunitas internasional seiring tindakan represif yang dilakukan pasukan pemerintah guna meredam beberapa aksi protes, menurut laporan beberapa media Barat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika