REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM - Israel mengharapkan pemerintah Perdana Menteri Turki yang terpilih kembali Recep Tayyip Erdogan mau memblokir rombongan kapal aktivis yang berharap menuju Gaza, kata seorang menteri Israel Senin (13/6). "Jelas bahwa kami tidak menginginkan dorongan semangat dari pemerintah Turki untuk rombongan kapal provokatif," kata deputi Menteri Luar Negeri Danny Ayalon kepada radio umum menyusul pemilu Minggu di Turki.
"Kami berharap bahwa pemerintahan yang bertanggungjawab tidak akan bertindak melawan hukum internasional dan akan menghentikan warga negaranya memasuki zona berbahaya," sambungnya lagi.
Sekelompok aktivis pro Palestina, yang dipimpin oleh sejumlah kelompok Turki, telah menyatakan mereka berencana akan berlayar menuju Gaza pada Juni, pengulangan misi yang mereka lakukan pada Mei 2010. Rombongan kapal itu berakhir dengan pertumpahan darah ketika komando Israel menyerang kapal-kapal itu pada 31 Mei, ketika mereka mendekati Gaza.
Sembilan warga Turki tewas dalam serangan itu, yang dikecam secara luas, dan memperburuk hubungan antara Israel dan Ankara. Para aktivis yang terlibat dalam rombongan kapal baru itu mengatakan mereka akan meneruskan misi mereka, meski keputusan Mesir untuk membuka kembali perlintasan batas Rafah, secara efektif memperlemah blokade Israel atas wilayah pantai tersebut.
Israel dengan keras mendesak Turki untuk memblokir keberangkatan rombongan kapal kali ini, memperingatkan bahwa pasukannya akan mengambil tindakan untuk mencegah para aktivis tiba di Gaza. "Pemilu ini merupakan saat untuk membuka lembaran baru. Ini tidak tergantung pada kami, tetapi bangsa Turki, dan kami berharap akan melihat dari mereka sebuah kebijakan yang lebih dipikirkan dan seimbang dan bertanggung jawab," kata Ayalon.
"Kami tidak menganggap Turki negara musuh. Kami berharap bahwa bangsa Turki sepakat mengambil langkah signifikan sebelum hubungan dengan Israel memburuk lebih dari keadaan setahun atau dua tahun lalu, yang telah diakibatkannya," tambahnya.
Minggu lalu, Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davutoglu meminta para aktivis untuk memikirkan kembali rombongan kapal itu dan menyarankan, bantuan dapat disalurkan tanpa memprovokasi Israel atau mengundang risiko keselamatan warga negaranya. "Kelompok-kelompok sipil harus memperhitungkan kenyatakan bahwa penyeberangan Rafah (antara Gaza dan Mesir) telah dibuka dan... bertindak secara lebih hati-hati," katanya dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita Anatolia.
Namun, dia menegaskan pemerintah Turki "tidak dapat menerima" tuntutan agar kelompok-kelompok sipil independen itu meninggalkan misinya, yang direncanakan akhir Juni bersama 15 kapal dari berbagai negara, demikian AFP melaporkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika