REPUBLIKA.CO.ID, MALANG - Ketua DPR RI, Marzuki Alie, menyiapkan pemanggilan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) Mari Elka Pangestu melalui Komisi IV terkait persoalan kebijakan pemerintah yang akan mengimpor sekitar 224.200 ton gula mentah guna. "Saya akan mendorong Komisi IV untuk melakukan pemanggilan Menteri Perdagangan, dan menanyakan apakah impor tersebut merugikan masyarakat atau tidak," katanya di Malang, Kamis (16/6).

Marzuki menjelaskan, Komisi IV diyakini mempunyai data mengenai rencana impor tersebut, apakah diperlukan atau tidak serta apakah merugikan bagi masyarakat atau tidak, sebab kebijakan impor gula ini sangat terkait dengan masyarakat kecil, terutama petani tebu. Seain itu, saat ini juga sedang memasuki masa panen tebu.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ganjar Pranowo yang juga hadir bersama Marzuki, dalam kesempatan juga menyinggung soal kebijakan impor pemerintah yang tidak hanya berlaku pada gula saja. Pihaknya sangat menyayangkan impor tersebut, hal ini jika melihat potensi yang masih bisa dimaksimalkan di dalam negeri.

"Sampai garam pun, kita ini harus mengimpor, sementara potensi lautan kita sangat luar biasa. Apalagi tidak sedikit diantara wilayah lautan kita yang sudah dikuasai oleh asing," katanya.

Sebelumnya, pemerintah telah mengizinkan Kementerian perdagangan terkait impor gula mentah sebanyak 242.200 ton. Sementara impor itu akan dialokasikan kepada tujuh perusahaan pemilik izin impor produsen sugar mentah, dan gula itu akan diolah menjadi gula konsumsi.

Kebijakan impor itu diluar target produksi gula nasional tahun ini, yakni sebanyak 2,7 juta ton. Sementara itu, harga gula mentah di pasaran dunia saat ini mencapai 548 dolar AS per ton atau sekitar Rp 5.000 per kilogram. Untukra harga lelang gula PTPN X mencapai sekitar Rp 7.000 per kg.

Dengan rencana masuknya gula mentah impor itu akan menyebabkan harga gula di tingkat petani jatuh, padahal saat ini masih dalam musim giling tebu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika