REPUBLIKA.CO.ID,NEW YORK - Pemimpin sementara Libya telah menolak pendapat mengenai penggelaran semacam pengamat atau pasukan militer internasional. Demikian kata utusan khusus PBB megnenai perencanaan pasca-konflik bagi Libya pada Selasa (30/8) waktu setempat.

"Kami kira sekarang pengamat militer takkan diminta oleh pemimpin (sementara Libya)," kata utusan Ian Martin kepada wartawan setelah menghadiri pertemuan tertutup Dewan Keamanan (DK) PBB. "Sangat jelas bahwa pemerintah Libya ingin menghindari sejenis penggelaran militer PBB atau yang lain."

Mustafa Abdel Jalil, pemimpin Dewan Peralihan Nasional (NTC), sebelumnya mengatakan Libya tak memerlukan bantuan luar untuk memelihara keamanan. Namun, Martin mengatakan PBB menduga NTC akan meminta bantuannya untuk membentuk satuan polisi.

"Mereka sangat terarik pada bantuan untuk menata dan mengendalikan keamanan masyarakat serta secara bertahap mengembangkan pasukan keamanan masyarakat yang secara demokratis dapat diandalkan," kata Martin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika