REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan DPR kembali mengkritik lambannya penyelesaian ganti rugi warga Sidoarjo yang menjadi korban luapan lumpur Lapindo Brantas. Kunjungan Wakil Presiden Boediono ke Sidorajo pagi ini, dikatakan Wakil Ketua DPR RI Pramono Anungmenkritik semestinya kunjungan Wakil Presiden Boediono ke Sidoarjo tidak sekadar seremonial belaka karena status siaga satu akibat tanggul yang kembali jebol.

"Kunjungan Wapres harus ada terobosan yang bisa dilakukan, tidak hanya sekadar seremonial karena ada tanggung bobol. Kalau ini yang dilakukan, ya manfaatnya tidak terlalu banyak," ujar Pram saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (22/9).

Kritikan Pramono menyusul kedatangan Boediono ke lokasi lumpur Sidoarjo. Kunjungan ini tak lama berselang dari penetapan status siaga satu oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Senin kemarin. Status ditingkatkan akibat longsoran baru yang terjadi di titik 10D hingga titik 21. Kedatangan Boediono pun disambut oleh demo warga.

Menurut Pram, masyarakat korban lumpur sangat menunggu proses relokasi serta perencanaan hingga ganti rugi dari pemerintah, terutama infrastruktur dan air bersih.

"Saya juga sebulan yang lalu ke sana." Dalam kunjungannya, Pram mendapati kenyataan bahwa marga yang tidak masuk wilayah relokasi, juga menuntut perlakuan yang sama dari pemerintah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika