REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Rapor merah yang diberikan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengandalian Pembangunan (UKP4) terhadap kinerja kementerian tidak lantas membuat menteri itu diganti.  Presiden akan menilai lebih komprehensif sebagai pertimbangan perombakan kabinet.

"Saya mikir soal merah, biru, hijau itu tidak satu-satunya bahan pemeriksaan untuk ada reshuffle. Tentunya presiden lebih komprehensif, tidak hanya berarti merah dan biru,"ujar Sekretaris Kabinet  Dipo Alam, di Komplek Istana Kepresidenan, Kamis (29/9).

Faktor integritas dan beberapa pertimbangan lainnya turut menjadi bahan buat presiden mengganti kabinetnya. Menurut Dipo penilai dari UKP4 meski memberikan peringatan yang bagus tetapi belum tentu penting. "Belum tentu essensial,"katanya.

Sebelumnya hasil evaluasi Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengandalian Pembangunan (UKP4) masih menemukan rapor merah di jajaran kabinet Indonesia bersatu jilid II. Rapor merah itu merata di semua bidang baik perekonomian, sosial dan kesejahteraan hingga politik hukum dan keamanan.

"Merata merah di semua (bidang) kementerian,"ujar Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, ketika ditemui wartawan sebelum sidang kabinet di Istana Negara, Rabu (28/9).

Sayangnnya Kuntoro enggan menyebutkan Kementerian mana saja yang mendapatkan rapor merah tersebut karena itu sepenuhnya kewenangan Presiden apakah mau membuka ke publik atau tidak. Namun menurut Kunturo mereka mendapatkan rapor merah karena tidak tercapai sasaran yang telah ditentukan sejak awal tahun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika